Warga Demo Tuntut Evaluasi Izin Tambang Nikel di Banggai

<p>Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Warga demo tuntut pemerintah daerah evaluasi izin tambang Nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

“Kami meminta peninjauan kembali izin pertambangan di wilayah Kecamatan Masama, Banggai,” ungkap Koordinator aksi, Ismail Angio, saat aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Banggai, Kamis 24 Juni 2021.

Puluhan warga demo terkait izin tambang nikel itu mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Kecamatan Masama, Banggai.

Ia mengatakan pada demo terkait izin tambang nikel, aktivitas pertambangan tidak mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat. Melainkan kesengsaraan di kemudian hari.

“Pertambangan mineral itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan,” sebutnya.

Aksi demo terkait izin tambang nikel itu mendapat respon dari Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu dan Ketua DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Keduanya menemui warga untuk memberikan penjelasan terkait keberadaan pertambangan nikel di Banggai.

“Kami akan menata kembali pertambangan di Banggai,” Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu.

Bila aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin, maka akan diberhentikan sementara.

Pihaknya juga mengontrol secara bersama-sama dengan instansi terkait agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan.

Baca juga: Polda Sulteng Amankan 29 Pendemo Tolak Omnibus Law

“Yang sudah legal harus memenuhi kewajibannya, yang ilegal harus melengkapi izinnya,” tegas Sri.

Sementara itu, Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Banggai dan mencari solusi yang baik agar tambang-tambang di Banggai bisa beroperasi sesuai dengan prosedur telah ditetapkan.

“Sekarang ini izin pertambangan semuanya dari pusat,” ucapnya.

Baca juga: Lemhanas Studi Isu Strategis Nasional di Kawasan IMIP Morowali

Pihaknya hanya bisa melaksanakan pengawasan pertambangan. Dan berkoordinasi dengan Bupati agar masyarakat tidak dirugikan.

Untuk pembentukan Pansus terkait izin tambang nikel berdasarkan keinginan warga, pihaknya masih akan mengadakan rapat dengan unsur terkait.

“Kami bersama melaksanakan pengawasan pengawasan tambang yang ada,” tutupnya.

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Laporan: Ahmad

...

Artikel Terkait

wave

Cuaca Sulawesi Tengah, BMKG: Waspada Hujan Petir Angin Kencang

Rilis cuaca Sulawesi Tengah, Jumat 25 Juni 2021, BMKG menyebut waspada hujan, petir dan angin kencang, Daerah konvergensi juga terpantau.

Terkait Mangrove, Ketua DPRD Dukung Bupati Parigi Moutong

Ketua DPRD dukung Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terkait penegakan hukum untuk pelaku pengrusakan mangrove.

Disdukcapil Parigi Moutong Butuh Tambahan Mesin Cetak KTP-E

Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh mesin cetak KTP-E tambahan, karena terkendala dalam proses penerbitan kartu tanda penduduk

Gubernur Sulawesi Tengah Dukung Program SCS Morowali Utara

Gubernur Sulawesi Tengah mendukung Program Morut Sehat, Cerdas dan Sejahtera atau SCS cetusan Pemerintah daerah Morowali Utara.

Walikota Palu Minta Dukungan Dana untuk Huntap ke Gubernur

Walikota Palu meminta dukungan dana untuk Huntap ke Gubernur Sulawesi Tengah, Saat ini dukungan dana guna membebaskan tanah huntap Petobo.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;