Berita parigi moutong, gemasulawesi– DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Guna melakukan evalusi terkait proses verifikasi dan validasi data warga prasejahtera penerima bantuan sosial. Khusunya kesehatan dalam kurun waktu dua bulan terakhir.
“Kami mengundang tiga OPD dalam RDP hari ini yakni, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinsos. Ketiganya dianggap berkaitan erat dengan proses verifikasi dan validasi data,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Fery Budiutomo yang ditemui sejumlah media usai kegiatan RDP, Senin 22 Maret 2021.
Evaluasi verifikasi dan validasi data warga prasejahtera penerima bantuan sosial, untuk mensukseskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, ketiga OPD itu akan melakukan validasi data dua bulan ini yang ditargetkan berakhir pada bulan Mei mendatang. Kemudian akan dikawal hingga ketingkat pusat. Sehingga, tidak ada lagi penyaluran atau pengambilan data 2015 yang digunakan di Kabupaten Parigi Moutong.
Baca juga: Rehab Rumah Rusak, BPBD Parimo Akomodir Tambahan 3000 Unit
Pihaknya berharap, ada keseriusan pemerintah daerah melalui tiga dinas teknis itu, dalam melakukan validasi data masyarakat prasejahtera. Tentunya, harus ada keterlibatan kepala desa hingga kecamatan.
“Sehingga, apa yang menjadi harapan dan hak masyarakat dapat terpenuhi mulai tahun 2021 ini hingga seterusnya,” harapnya.
Kemudian kata dia, untuk hal-hal yang urgen seperti kasehatan, tidak ada masyarakat Kabupaten Pamong yang tidak dijaminkan kesehatannya. Artinya penerima APBD non aktif, tetap mendapatkan jaminan kesehatannya. Selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan regulasi yang ditetapkan.
“Persyaratannya, menggunakan surat keterangan fakir miskin atau keterangan tidak mampu dari pemerintah desa,” jelasnya.
Ia juga menuturkan, ada sisi positif putusnya kontrak kerjasama dengan BPJS, sebab pemerintah daerah sudah mengidentifikasi persoalan pemutahiran data, sehingga menurut Dinsos, ini merupakan projek perbaikan data besar-besaran untuk Kabupaten Parigi Moutong.
Terkait dengan masyarakat pengguna BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayarnya jelasnya, pada tahun 2019 kemarin bagi warga yang selama satu tahun tidak mampu membayar BPJS mandirinya, secara otomatis masuk dalam data DTKS tersebut.
“Sehingga yang bersangkutan terdaftar secara otomatis masuk dalam Bansos yang bersumber dari APBD,” sebutnya.
Hanya saja lanjut dia, di tahun 2021 ini pihaknya belum mengetahui pasti apakah hal itu masih diberlakukan atau tidak.
Pihaknya tidak lagi menyarankan, untuk ketiga PDT tersebut hanya melihat, namun harus berlari untuk mengalirkan untuk mencapai target di bulan Mei mendatang. Sebab, dibulan itu merupakan hasil akhir nasib masyarakat prasejahtera di Kabupaten Parigi Moutong
“Kami minta agar ketiga OPD itu, untuk segera memvalidkan data agar data Kabupaten Parigi Moutong bersingkronisasi dengan data pemerintah desa, kecamatan hingga pusat,” pungkasnya.
Baca juga: Parimo Bentuk Tim Teknis Verifikasi Tambahan Bantuan Rumah Rusak
Laporan: Aldi
