[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KneuRJ9hVB4[/embedyt]
Berita parigi moutong, gemasulawesi– Disdukcapil target cetak E-KTP Parigi Moutong sebanyak 45 ribu keping pada tahun 2021.
“Kami menargetkan puluhan ribu keping itu dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2021,” ungkap Kepala Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Ir Lewis di Kantor Disdukcapil, Kamis 4 Maret 2021.
Dari target 45 ribu keping kata dia, 10 ribu diantaranya untuk usia 17 ditambah dengan tahun 2020 yang belum sempat melakukan perekaman. Jadi, diperkirakan warga yang baru mau merekam itu sekitar 15 ribu jiwa.
Ia menjelaskan, permintaan terbanyak untuk melakukan perekaman dan cetak E-KTP Parigi Moutong saat ini adalah perubahan status biodata.
Baca juga: Kurun Waktu Enam Bulan, Ini Tambahan Jumlah Penduduk Mamuju
“Selain itu, ada juga yang pindah wilayah, perubahan status karena perkawinan, pendidikan hingga warga pendatang. Itu semua yang meminta melakukan cetak E-KTP,” sebutnya.
Sehingga, pihaknya memprediksi cetak E-KTP Parigi Moutong bisa mencapai hingga 45 ribu keping.
Baca juga: BNNP Sulteng: Sosialisasi Penting Cegah Kasus Narkoba
Baca juga: Polisi Ungkap Pelaku Pembunuhan di Dampelas, Donggala
Ia menyebut, Disdukcapil hanya bertugas menyiapkan bahan cetaknya. Kalau blankonya, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dan semoga saja tidak ada kendala untuk ketersediaan stok.
“2021, Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memenuhi kebutuhan stok blanko E-KTP di seluruh Indonesia termasuk di Parigi Moutong,” tuturnya.
Ia mengatakan, pemenuhan stok blanko E-KTP itu sudah termasuk untuk wilayah di Parigi Moutong yang terpencil dan masih minim administrasi kependudukan.
Baca juga: Polres Parimo Amankan 128 Paket Narkoba
Baca juga: Edarkan Sabu, Warga Kayuboko Parigi Moutong Ditangkap Polisi Donggala
Data kependudukan juga menjadi sangat penting saat ini. Apalagi, pemerintah mensyaratkannya sebelum mendapatkan bantuan seperti PKH dan sejenisnya.
Seperti halnya, Menteri Sosial yang memahami soal pemanfaatan data kependudukan dalam rangka pemberian bantuan.
“Pemberian bantuan berbasis nomor induk kependudukan merupakan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta isyarat dari Aparat Penegak Hukum (APH),” tutupnya.
Baca juga: Cegah Covid 19, Disdukcapil Parigi Moutong Batasi Pelayanan
Laporan: Aldi
