Wali Kota Palu Andalkan PKK Tekan Pandemi Virus Corona

<p>Wali Kota Palu Andalkan PKK Tekan Pandemi (Foto: Pemkot Palu)</p>
Wali Kota Palu Andalkan PKK Tekan Pandemi (Foto: Pemkot Palu)

Berita kota palu, gemasulawesi– Wali Kota Palu Provinsi Sulteng menyebut akan mengandalkan program PKK untuk membantu menekan pandemi virus corona.

“Hampir seluruh wilayah di Indonesia kini sudah terpapar virus corona. Sehingga, perlu kerja keras antara Pemerintah dan Forkopimda,” ungkap Wali Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si saat membuka secara resmi Rapat Konsultasi (Rakon) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Palu tahun 2020, di Aula Hunian Tetap (Huntap) kelurahan Tondo pada Selasa, 1 September 2020.

Kegiatan Rakon kali ini mengangkat tema ‘Peningkatan Peran PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Masa Pandemi virus corona’ yang dihadiri anggota PKK tingkat kelurahan dan kecamatan se-kota Palu.

Menurutnya, penyebaran virus di Kota Palu sebenarnya bisa dikendalikan walaupun tren pasien yang terkonfirmasi positif virus corona masih naik turun.

“Hampir empat kali kita sudah pada titik zero. Namun, saya ingatkan ancaman virus corona masih terbuka lebar. Karena daerah-daerah tetangga kita terus mengalami kenaikan. Ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga kita,” ungkapnya.

Ia mengatakan, perlunya persiapan-persiapan yang harus dilakukan termasuk Tim Penggerak PKK Kota Palu dalam rangka menanggulangi penyebaran virus itu.

“Kita sudah berjuang habis-habisan. Persoalan anggaran ini kita sudah terseok-seok. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin pintu masuk Kota Palu tetap kita lakukan pemeriksaan kesehatan,” tegasnya.

Wali Kota Hidayat menjelaskan, terdapat 25 orang terkonfirmasi positif virus corona total akumulasi yang sudah terjaring di Pos Pemeriksaan pintu masuk Kota Palu.

“Kalau dianalisa 25 ini langsung bertemu keluarganya, kemudian keluarganya bertemu dengan orang lain. Inilah yang membuat virus itu tidak mampu dikendalikan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Walikota memohon ada program PKK Kota Palu dalam waktu dekat ini di masa pandemi virus corona. Sambil mencari pola dan model yang akan diterapkan apabila anggaran Pemerintah Kota Palu sudah tidak mencukupi penjagaan pintu masuk kota maupun pondok perawatan OTG dan ODP.

Sementara itu, Walikota juga menyampaikan anggaran Pemerintah Kota Palu dalam hal pemberdayaan warga difokuskan untuk pengembangan ekonomi mikro melalui misi ketiga ‘Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian ekonomi kerakyatan.’

“Saya minta PKK memantau, memonitor, dan mengevaluasi kelompok-kelompok usaha yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Laporkan apa yang kurang dari usaha mereka,” tuturnya.

Walikota juga berharap hasil Rakon PKK Kota Palu kali ini dapat dibahas di tingkat OPD terkait tergantung dari tugas dan fungsinya.

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Satu Pendeta di Kota Palu Meninggal Positif Corona

Kota Palu Provinsi Sulteng kembali mencatat kematian pasien terkonfirmasi positif virus corona.

Dugaan Korupsi BLT Siniu Parimo, Satu Orang Jadi Tersangka

Satu orang jadi tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa Siniu Kabupaten Parimo Sulteng.

DPO Asal Parimo Sulteng Tertangkap di Minahasa Utara

Daftar pencarian orang atau DPO asal Parimo Provinsi Sulteng tertangkap di Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Parimo Uji Kelayakan Sekolah Belajar Tatap Muka Masa Pandemi

Proses belajar mengajar pada masa new normal pandemi virus corona memungkinkan sekolah di Parimo kembali membuka metode tatap muka.

Kemana Arah Dukungan Golkar Pada Pilgub Sulawesi Tengah?

Ketidak jelasan arah dukungan politik DPD Partai Golkar Sulawesi tengah pada pilgub di Sulawesi tengah peluang Rusdi Mastura-Ma'mun menguat.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;