Tekan Potensi Konflik, Wali Kota Palu Ajak Rawat Kearifan Lokal

<p>Tekan Potensi Konflik, Walikota Palu Ajak Rawat Kearifan Lokal (Foto: Walikota Palu saat bawakan materi)</p>
Tekan Potensi Konflik, Walikota Palu Ajak Rawat Kearifan Lokal (Foto: Walikota Palu saat bawakan materi)

Berita kota palu, gemasulawesi– Wali Kota Palu Provinsi Sulteng ajak seluruh civitas akademika rawat kearifan lokal, agar potensi konflik bisa tertekan.

“Mari kita bangun, kita rawat serta kita jaga nilai-nilai kearifan lokal ini sehingga daerah kita akan aman dan damai,” ungkap Wali kota Palu, Hidayat saat menjadi narasumber utama kegiatan Kuliah Tamu Universitas Muhammadiyah (Unismuh) di Aula Rektorat Unismuh Palu, Sabtu 29 Agustus 2020.

Sementara itu, lanjutnya adat yang dimaksud dalam visi misi Pemerintah Kota Palu bukanlah tentang ritual-ritual. Namun, adat itu aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia.

Ia menjabarkan, ada empat aturan adat yakni tiga aturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik ucapan, perilaku dan perbuatan serta satu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam.

“Kenapa terjadi banjir? Karena kita sudah tidak memiliki toleransi lagi dengan alam,” ungkapnya.

Ia mengatakan pihaknya telah membentuk dan memperkuat lembaga adat di setiap kelurahan se-Kota Palu untuk menjaga ketiga nilai kearifan lokal dan menegakkan aturan adat yang ada.

Kegiatan Kuliah Tamu itu dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah kota Palu dengan pihak Unismuh Palu dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu Wali kota Hidayat menyampaikan materi yang bertemakan “Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Memperkuat Budaya Bangsa” dihadapan para dekan dan para dosen di lingkungan Unismuh Palu.

Ia mengatakan, adat dan budaya yang diangkat dalam visi misi Pemerintah Kota Palu yakni ‘Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Taqwa’ adalah budaya dalam konteks nilai.

Ada tiga nilai yang dimaksud antara lain nilai toleransi, kekeluargaan, dan kegotongroyongan yang sangat dijunjung tinggi warga Kaili dan merupakan intisari dari kelima sila yang ada di dalam Pancasila.

“Dulu warga Kaili aman, tentram, dan damai karena sangat menjunjung tinggi ketiga nilai tadi,” ucapnya.

Kalau melihat beberapa tahun lalu, katanya di Kota Palu sering terjadi konflik-konflik antar daerah atau kelurahan dan setelah tiga nilai tadi diwujudkan oleh Pemerintah kota Palu, konflik-konflik tersebut hampir tidak lagi terjadi.

Namun demikian, menurutnya potensi konflik itu masih rawan terjadi olehnya perlu kerjasama antara Pemerintah, masyarakat, maupun dari para akademisi untuk terus mewujudkan nilai toleransi, kekeluargaan, dan kegotongroyongan tadi.

Laporan: Muhammad Rafii/Pemkot

...

Artikel Terkait

wave

Pilgub Sulteng 2020, Menakar Peluang ‘Head to Head’

Pemungutan suara Pilgub Provinsi Sulteng bagian dari Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2020.

DKPP Sidang Abd Chair, Ketua KPU Parimo Langgar Kode Etik?

Dugaan melanggar kode etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kepada Ketua KPU Parimo Sulteng, Abd Chair.

Pasien Sembuh Corona Sulteng Bertambah Lima, Tiga Asal Parimo

Pusdatina merilis, Sulteng bertambah lima pasien sembuh virus corona, tiga asal Kabupaten Parimo.

Mendata Bumil dan Baduta, Parimo Susur 278 Desa

Kabupaten Parimo Provinsi Sulteng menyusur 278 desa untuk mendata Ibu hamil (Bumil) dan Bayi dua tahun (Baduta).

Polisi Amankan Dua Warga dan Ribuan Pil THD di Kota Palu

Polisi mengamankan dua warga dan ribuan pil THD di Kota Palu Provinsi Sulteng.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;