Berita parigi moutong, gemasulawesi– Minta realisasi penggunaan dana, Pansus covid-19 DPRD Parigi moutong Parimo Sulawesi Tengah (Sulteng) melayangkan surat kedua kepada gugus tugas penanganan virus corona.
“Kami mengajukan surat kedua, karena surat pertama soal permintaan kejelasan penggunaan anggaran covid-19 tidak digubris,” ungkap Ketua Pansus Covid-19 DPRD Parimo, Sutoyo di ruang kerjanya, Senin 29 Juni 2020.
Ia melanjutkan, pihaknya fokus pada penggunaan anggaran covid-19 senilai Rp 2,5 Miliar yang telah digunakan.
Sekecil apapun penggunaan anggaran covid-19 kata dia, mesti jelas peruntukkannya dan transparan kepada publik.
Apalagi, anggaran itu sejatinya untuk kepentingan warga luas di Parimo dalam menghadapi pandemi covid-19.
“DPRD Parimo selaku fungsi pengawasan, sudah selayaknya menjalankan aspirasi dan suara warga,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan kembali bersabar menunggu gugus tugas penanganan covid-19, untuk segera melaporkan realisasi penggunaan anggarannya.
Suratnya lanjut dia, sudah ditandatangani langsung Ketua DPRD Parimo. Pansus akan menunggu laporan itu selama satu minggu ini.
Sebelumnya, DPRD pertanyakan realisasi penggunaan anggaran penanganan virus corona di Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Sudah sejauh mana, hingga saat ini bagaimana realisasi anggaran penanganan virus corona di Parigi Moutong,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto Tongani, di Kantor DPRD Parigi Moutong, Senin 29 Juni 2020.
Ia mengatakan, anggaran penanganan virus corona di Parigi Moutong yang telah disahkan DPRD sebesar Rp26 miliar. Ternyata, hingga saat ini belum ada realisasinya dari Pemda Parigi Moutong Sulteng.
Baca: Model Rumah Sederhana Dengan Berbagai Tipe yang Rekomended
DPRD Parigi Moutong Sulteng resah akan hal itu. Sehingga, membentuk Pansus anggaran penanganan virus corona.
Pansus covid-19 dibentuk, karena adanya kekhawatiran anggaran penanganan virus corona akan tidak sesuai dengan peruntukkannnya alias jadi bahan bancakan.
“Saya bingung dengan sikap pemda yang hingga saat ini belum juga merealisasikan anggaran corona,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan, mengawal penggunaan anggaran 26 miliar Rupiah itu.
Makanya, DPRD bentuk Pansus covid-19 sebagai pengawas teknis langsung. Bisa lebih mendalam mengontrol kinerja Pemda terkait anggaran corona.
Pansus akan melakukan pengawasan penuh terhadap implementasi penggunaan anggaran khusus virus corona.
“Pansus covid-19 DPRD Parimo bekerja secara teknis, melakukan pengawasan sesuai amanat SKB menteri jelas, bahwa pengawasan itu dilakukan oleh APIP, BPK dan DPRD,” tegasnya.
Terkait penggunanaan anggaran pihaknya dengan tegas mengingatkan agar jangan main-main dengan anggaran virus corona.
Ia mengungkapkan bahwa seluruh pihak di daerah yang berkaitan dengan dana covid semuanya dalam pemantauan.
“Kita semua ini dalam pemantauan, mau digunakan kemana anggaran ini,” kata dia.
Ia meminta Pansus segera mengundang Pemda melalui tim gugus covid 19 atau Dinas kesehatan (Dinkes) sebagai lini sektor penanganan pencegahan virus corona.
“Makanya, Pansus akan diundang. Nanti akan ketahuan, apakah terkendala anggaran atau tidak,” jelasnya.
Diketahui, penggunaan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi virus corona antara lain untuk penanganan kesehatan, penyediaan sarana prasarana kesehatan, pemeriksaan laboratorium bagi warga yang berpotensi terjangkit virus corona (rapid test) kurang lebih sebesar Rp10 miliar.
Kemudian, penanganan dampak ekonomi, penyediaan social safety net atau jaringan pengamanan sosial, belanja tidak terduga yang jumlah totalnya kurang lebih Rp16 miliar.
26 Miliar Rupiah, Anggaran Penanganan Corona
Sebelumnya, Pemda Parigi Moutong bersama DPRD akhirnya menyepakati anggaran penanganan pandemi virus corona di Kabupaten Parimo senilai Rp 26 miliar.
“Kegiatan yang tidak boleh dan penting harus dikeluarkan. Ini penting agar anggaran yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, untuk penanganan pandemi virus corona,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.
Logikanya saja kata dia, DAK saja dapat digeser dan digunakan untuk penanganan virus corona, apalagi hanya kegiatan seremonial belaka.
Ia menjelaskan, berdasarkan SKB dari Kemenkeu dan Kemendagri, pengorganisasian anggaran harus dilakukan. serta menyimak anggaran-anggaran yang bersifat seremonial.
Sebelumnya, alokasi dana senilai Rp 23 miliar. Namun, setelah dilakukan pengkajian dan berbagai pertimbangan, maka diputuskan dinaikkan menjadi Rp 26 miliar anggaran pengaturan penanganan pandemi virus corona Parigi Moutong.
“APBD Parimo sebesar Rp 1,6 triliun, direlokasikan untuk penanangan virus corona senilai Rp 26 miliar. Jadi masih ada sisa sekitar Rp 80 miliar,” tuturnya
Ia melanjutkan, tidak perlu ragu karena tetap melakukan jaring pengaman sosial untuk warga yang terdampak dengan wabah virus corona.
Selain memutuskan besaran anggaran penanganan virus corona, diputuskan pula pemangkasan kegiatan seremonial di lingkungan Pemda Parigi Moutong.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong Yusrin mengungkapkan, dengan melihat pemotongan APBD ini akibat penanganan virus corona sangat mempengaruhi daerah. Sebab, karena transfer DAU hitungan rata-rata turun sekitar 10 persen.
“APBD kita sangat terdampak akibat virus corona. Sementara ini menunggu bagaimana hasilnya ke depan dari Kementrian Keuangan. Apakah Kemenkeu akan memotong 10 persen dari DAU. Sebab dana bagi hasil itu juga ikut terkurangi atau terpotong,” terangnya.
Sebelumnya, DPRD Parigi Moutong mengeluarkan instruksi kepada seluruh Ketua Komisi untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terkait penanganan virus corona.
Pengawasan serta koordinasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi denga Pemda Parigi Moutong melalui Tim Gugus Tugas virus corona.
“Diharapkan, kepada seluruh Ketua Komisi DPRD, melaporkan secara intens hasil pengawasan dan koordinasi dari proses pencegahan dan penanggulangan virus corona yang dilaksanakan Pemda Parigi Moutong,” bunyi surat DPRD Parigi Moutong terkait koordinasi dan pengawasan.
4,7 Miliar Rupiah, Anggaran Jaring Pengaman Sosial
Masih terkait anggaran penanganan virus corona, Parigi Moutong siapkan anggaran 4,7 Miliar Rupiah Jaring Pengaman Sosial.
“Anggaran itu masuk dalam postur anggaran 26 Miliar untuk penanganan virus corona di Parigi Moutong,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto Tongani.
Ia melanjutkan, DPRD dan Pemda Parigi Moutong Sulteng menyepakati penggunaan anggaran puluhan Miliar Rupiah itu agar tepat sasaran.
Walaupun relokasi agak lambat kata dia, pihaknya tetap menunggu rincian di satuan tiga terkait realisasi anggaran.
Belanja tidak terduga ini, akan diawasi langsung melalui SKB antara DPRD Parigi Moutong Sulteng dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Kami minta Pemda untuk bersinergi dengan Pemdes terkait anggaran penanganan virus corona,” tuturnya.
Dana Desa untuk penanganan virus corona, dibenarkan untuk pemberian kepada warga dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Cuman kata dia, jangan sampai penerima bantuan PKH, BPNT dan lainnya juga menerima BLT dari Dana Desa.
Pemdes mestinya mendata warga atau usaha milik warga yang berpotensi ekonominya menurun dan menjadikan miskin akibat wabah virus corona untuk masuk dalam program itu.
“Selain anggaran dari Pemda Parigi Moutong Sulteng untuk Jaring Pengaman Sosial senilai 4,7 Miliar Rupiah. Pemprov Sulawesi Tengah juga memberikan anggaran senilai lima Miliar Rupiah untuk bantuan beras kepada warga,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii
