Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak

<p>Foto: Illustrasi stunting di Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Illustrasi stunting di Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur Rusdi Mastura menyebut penanganan kasus stunting di Sulawesi Tengah butuh kerjasama semua pihak atau dengan sistem keroyokan.

“Itu artinya para pemangku kebijakan di daerah harus merapatkan barisan,” ungkapnya saat audiensi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tengah, di ruang kerjanya, Kamis 8 Juli 2021.

Ia mengatakan, semua komponen bergerak bersama menyusun strategi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tengah.

Terkait hal itu, BKKBN meminta kerja sama gubernur untuk penanganan cepat stunting di Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Maria Ernawati menjelaskan faktor-faktor terkait stunting di Sulawesi Tengah. Antara lain faktor spesifik secara langsung terkait gizi.

Baca juga: Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus

“Faktor sensitif secara tidak langsung dari stunting seperti perilaku hidup sehat, fasilitas sanitasi dan air bersih, budaya, serta menikah di usia muda,” sebutnya.

Maka dari itu, BKKN terus melakukan pendekatan kepada keluarga seperti mengamalkan hidup sehat dan memperbaiki pola asuh.

Baca juga: BKKBN Sulteng Harap Layanan KB di Parimo Meningkat

Dalam rangka penurunan stunting, BKKBN akan secara berskala pertiga bulan melaporkan terkait perkembangan stunting.

“Masing-masing Kementerian telah memiliki langkah intervensi, di Sulawesi Tengah sendiri kami harapkan juga melalui Bapak Gubernur karena dibutuhkan kerjasama agar manfaatnya bisa maksimal hingga ke tingkat keluarga,” jelasnya.

Baca juga: Januari 2021, Angka Stunting di Parigi Moutong Turun 11,4 Persen

Diketahui, stunting adalah masalah kurang gizi kronis disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.

Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Baca juga: Anjuran Qurban Muhammadiyah: Sembelih Hewan di Rumah

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya. Sehingga masyarakat banyak hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya.

Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Tersisa 30 Daerah Tertinggal, Salah Satunya Sulawesi Tengah

Dengan kata lain, stunting merupakan masalah sebenarnya bisa dicegah.

Ia menambahkan, penyatuan komitmen harus dikawal. Apakah keluarga rentan stunting di Sulawesi Tengah itu mendapatkan intervensi atau tidak dengan pendampingan. (**)

Baca juga: Pemerintah Tuntaskan Klaim Rumah Sakit Rp17,1 Triliun

...

Artikel Terkait

wave

12,3 Persen Akumulasi Vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah

Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, mencatat hingga saat ini capaian vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah bagi warga baru 12,3 persen.

DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong

Kewajiban daerah untuk menganggarkan pembiayaan PPPK Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan usulan Pemerintah daerah.

DPRD Parigi Moutong Minta Realisasi Pengembalian Temuan

Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diminta menyerahkan bukti fisik realisasi pengembalian temuan termuat dalam LHP BPK 2020, DPRD.

Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021

Bappelitbangda bersama 16 OPD dilingkup Pemda Parigi Moutong, mengikuti sosialisasi penilaian Indeks Inovasi Daerah dan IGA tahun 2021.

Dekan FUAD IAIN Palu: Sedekah Tingkatkan Imunitas Tubuh

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Palu, Sulawesi Tengah H Lukman S Thahir menyebut sedekah tingkatkan imunitas tubuh.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;