Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021

<p>Foto: Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021.</p>
Foto: Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Bappelitbangda bersama 16 OPD dilingkup Pemda Parigi Moutong, mengikuti sosialisasi penilaian Indeks Inovasi Daerah dan IGA atau Penghargaan Innovative Government Award tahun 2021.

Sosialisasi sosialisasi penilaian Indeks Inovasi Daerah dan IGA digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang (BPP) Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting dan live Youtobe Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami telah mengikuti sosialisasinya yang dilaksanakan BPP Kemendagri melalui zoom meeting bersama 16 OPD terkait,” ungkap Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Krisdaryadi Ponco Nugroho, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 8 Juli 2021.

Terkait penilaian indeks inovasi daerah dan IGA 2021, Kemendagri RI telah membuka proses penginputan data inovasi daerah kedalam sistem indeks inovasi daerah.

Tahapan penilaian indeks inovasi daerah dan IGA 2021dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021 nanti, melalui situs web. Indeks.inovasi. litbang.kemendagri.go.id.

Baca juga: Ikuti Ajang IGA, Parigi Moutong Andalkan Aplikasi SIDADI

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan daerah, sebelum melaporkan inovasinya, pada ajang Indeks Inovasi Daerah dan IGA 2021.

Diantaranya, dukungan kebijakan pembinaan inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor: 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Baca juga: Inovasi Daerah New Normal Parigi Moutong, Ini Kategorinya

“Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang itu, inovasi daerah adalah semua dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan melalui, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing.

Baca juga: Penurunan Kelas GNI per Kapita Indonesia Akibat Pandemi

Kemudian, bentuk inovasi daerah yang dimaksudkan adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

Inovasi pelayanan publik dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Baca juga: 2022, Bio Farma Targetkan Produksi Vaksin Merah Putih

Dalam hal kriteria inovasi daerah tambahnya, semua yang mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi. Disisi lain memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat pada umumnya.

Selain itu, hal paling penting tidak membebankan dan pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat direplikasi.

Baca juga: Pengedar Narkoba Manfaatkan Pandemi Covid 19

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Dekan FUAD IAIN Palu: Sedekah Tingkatkan Imunitas Tubuh

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Palu, Sulawesi Tengah H Lukman S Thahir menyebut sedekah tingkatkan imunitas tubuh.

Puluhan Sekolah di Parigi Moutong Lambat Lapor BOS Tahap Satu

Puluhan sekolah swasta di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, lambat laporkan pertanggungjawaban dana BOS tahap satu.

Gubernur Siapkan Jalur Perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan

Untuk menopang ibu kota negara baru di Kalimantan, Gubernur akan menyiapkan infrastruktur jalur perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan.

Gubernur Minta BRI Siapkan KUR untuk Sulawesi Tengah Rp5 Triliun

Gubernur meminta BRI menyiapkan dana KUR untuk Sulawesi Tengah senilai Rp5 Triliun berupa pinjaman lunak meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah

Gubernur meminta kepada pemerintah pusat tambahan Dana Bagi Hasil atau DBH Sulawesi Tengah, karena Sulteng merupakan daerah tambang

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;