Berita parigi moutong, gemasulawesi– Memakai bom ikan, Polsek Tomini Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) amankan enam nelayan.
“Karena meresahkan warga setempat, jadinya mereka kami amankan,” ungkap Kapolsek Tomini Parigi Moutong Sulteng, Ipda Moh. Devan N Habie, di Tomini, Minggu 21 Juni 2020.
Ia mengatakan, awalnya Polsek Tomini Parigi Moutong menerima informasi dan pengaduan warga, akibat terganggu ulah nelayan yang melakukan praktik bom ikan di Laut Tomini.
Sehingga, pada Sabtu 20 Juni 2020, pukul 15.00 Wita, anggota Polsek Tomini Parimo menuju ke Pulau Tomini guna melakukan penyelidikan.
Barulah, pada Minggu 21 Juni 2020 pukul 07.30 Wita Polsek Tomini Parimo dipimpin Aipda Suparlin bersama Briptu Moh.Akbar dan warga Tomini. Menangkap pelaku pemboman ikan sebanyak enam orang. Beserta barang bukti berupa bahan dan peralatan bom ikan.
“Pelaku yang diamankan yaitu inisial SK, RD, SA, ZK, AS, dan FM warga Kecamatan Mepanga Parimo yang bekerja sebagai nelayan,” jelasnya.
Adapun barang bukti yang turut diamankan yaitu tujuh Dopis (Sumbu Pemicu), enam botol setengah pupuk urea, dua buah kaca mata, satu pasang sepatu nelayan, tiga buah selang, tiga buah alat selang, dan empat buah baterei abc.
Kemudian, empat buah benang, satu buah gunting kecil, tiga buah mesin katinting, dua mesin kompresor, tiga buah perahu, dua buah panah besi penyelam, tiga buah tenda warna biru dan coklat, dua buah dayung besi dan satu kampina ikan.
“Enam orang pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Tomini Parimo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” tuturnya.
Diketahui, pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan terkait ancaman hukuman praktik pengeboman ikan.
UU itu menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Laporan: Muhammad Rafii/Polres Parimo
