Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Bappeda) pada Selasa 28 Maret 2023 menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tahap III Evaluasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Christina Shandra Tobondo, Kepala Bapedda Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan tahap III evaluasi dilakukan untuk mengkaji evaluasi awal tentang penilaian.
“Penilaian dilakukan dari sudut pandang pemangku kepentingan di luar Bappeda untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah serta inovasi,” kata Chistina.
Baca : Parigi Moutong Ikut Berpartisipasi di Pameran Stunting Tingkat Provinsi
Christina menjelaskan jika ruang lingkup penilaian terdiri atas 22 indikator dengan tiga aspek yakni perencanaan, pencapaian serta inovasi.
Penilaian tersebut akan dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) beserta Tim Penilai Utama (TPU).
“Terdapat 5 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDRB) regional Sulawesi Tengah pada tahun 2022,” jelasnya.
Baca : Kota Palu Masuk Nominasi 10 Besar Penghargaan Pembangunan Daerah
Sektor-sektor tersebut antara lain industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian dan kehutanan serta kelautan sebesar 15,82 persen.
Pertambangan dan penggalian menyumbang 15,37 persen, konstruksi 8,41 persen, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor 5,71 persen.
“Strategi untuk menjaga stabilitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah merupakan implementasi pertama dari isu APBD,” terangnya.
Baca : Rusdy Mastura Buka FGD tahun 2021
Kedua, percepatan pelaksanaan investasi daerah akan digalakkan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan.
Ketiga, mendorong pertumbuhan ekspor pangan, mendorong pertumbuhan produksi dan nilai tambah sektor unggulan daerah.
“Dan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal serta mendorong peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah,” paparnya.
Baca : Parigi Moutong Agendakan FGD Tema Strategi Menarik Investasi
Berdasarkan gambaran umum kondisi wilayah beberapa tahun terakhir, permasalahan terbesar pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 adalah kemiskinan yang tinggi.
Selain rendahnya kualitas sumber daya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan juga tidak optimal.
“Keterkaitan infrastruktur daerah masih terbatas, kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan daerah masih terbatas,” ungkapnya.
Dan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta upaya pengurangan risiko bencana belum optimal, kinerja pelayanan publik masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Christina menuturkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah daerah merupakan hal penting yang harus terus dipertahankan dan didorong untuk mewujudkan program yang telah disusun.
“Dengan hasil ceramah dan diskusi yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan, perencanaan dan juga realisasi inovasi,” tuturnya.
Menurutnya, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi penerima PPD.
Ia juga menyampaikan harapannya agar FGD ini menjadi langkah menuju pemenangan PPD Sulawes Tengah 2023.
“Dengan hasil pembahasan tersebut, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk provinsi penerima PPD, karena kita belum menerima penghargaan PPD,” harapnya.
Selain itu, pendapat tim penilai independen (TPI) Avanti Fontana menegaskan bahwa kerjasama berbagai pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pembangunan daerah terutama pencapaian kesejahteraan. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
