Sistem Rekrutmen Akan Diperketat PDI P, Ganjar Pranowo Sebut Itu Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik

Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Pengetatan Sistem Rekrutmen yang Dilakukan PDI P Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik
Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Pengetatan Sistem Rekrutmen yang Dilakukan PDI P Adalah Cara Paling Fair Jika Ingin Mendapatkan Anggota Baru yang Lebih Baik Source: (Foto/Instagram/@ganjar_pranowo)

Politik, gemasulawesi – Ganjar Pranowo, yang merupakan mantan calon presiden dan juga politikus PDI P, menyambut baik rekomendasi Rakernas V PDI P yang menyatakan akan memperketat sistem rekrutmen atau kaderisasi.

Diketahui jika PDI P memilih untuk melakukan hal tersebut dikarenakan imbas adanya kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Ganjar Pranowo menyebutkan jika itu adalah cara paling fair dan paling bagus untuk PDI P mendapatkan kader atau anggota baru yang lebih baik untuk ke depannya.

Baca Juga:
Terkait Pilkada Sumut, Ahok Akui Telah Berkomunikasi dengan Politisi dan Ketua DPP PDI P Sumatera Utara

“Dengan basis platform ideologis yang jelas, program yang jelas dan juga sikap partai yang juga jelas,” katanya.

Disebutkan jika dengan adanya pengetatan tersebut, nantinya semua kader baru diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat.

Dia juga mencontohkan bagaimana hal itu diterapkan kepada kader baru PDI P, yang salahnya adalah mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Baca Juga:
Sebelum Diputuskan, PKS Masih Akan Membahas Usulan DPTW yang Mengusung Anies Baswedan Sebagai Bakal Calon Gubernur di Jakarta

Dia mengatakan proses diklat berkaitan dengan penugasan yang akan diberikan oleh partai yang akan diberikan kepada kader-kader baru.

“Ketika para kader telah menjalani diklat, maka dia akan mempunyai platform yang kuat saat bertugas nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan jika dalam poin ketujuh rekomendasi Rakernas, Puan Maharani, yang merupakan Ketua DPP PDI P, menyatakan adanya perilaku kader politik yang tidak menjunjung tinggi etika politik.

Baca Juga:
PDI P Akan Membuka Rakernas V, Presiden Jokowi Dikabarkan Berada di Yogyakarta untuk Melakukan Kegiatan Internal

Puan mengatakan pada Rakernas kali ini, juga melihat adanya kader partai yang melakukan sejumlah hal yang bertentangan dengan ideologi partai.

Selain itu, disebutkan Puan adanya kader yang juga melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi.

“Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem perekrutan, kaderisasi, pelatihan dan penugasan partai,” tandasnya.

Baca Juga:
Terkait Program, Prabowo Sebut Akan Mengupayakan Tidak Ada Kebocoran dalam Pelaksanaannya di Pemerintahannya Mendatang

Dia menekankan hal itu agar penyimpangan perilaku kader di Pemilu tahun 2024 tidak terulang kembali.

Di sisi lain, sebelumnya, Ganjar juga mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia akan menjadi fokus pemenangan PDI P dalam Pilkada 2024.

“Yaitu Jawa, Bali dan Sumatera, Sumatera Utara, hingga Lampung menjadi perhatian PDI P,” pungkasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Untuk Lakukan Langkah Perbaikan, Ketua MPR Sebut Jusuf Kalla Mendukung Pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara oleh Prabowo

Ketua MPR menyampaikan Jusuf Kalla mendukung pembentukan Badan Layanan Penerimaan Negara yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Dorong untuk Memimpin Parpol, Projo Sarankan Presiden Jokowi Bergabung ke Partai yang Nasionalis dan Kerakyatan

Projo menyarankan Presiden Jokowi untuk bergabung ke dalam partai yang kerakyatan dan nasionalis setelah tidak menjadi presiden.

Terkait Anies Baswedan, Zulkifli Hasan Sebut Alasan PAN Tidak Mendukung Dikarenakan Merupakan Bagian Koalisi Indonesia Maju

Zulkifli Hasan menyampaikan alasan PAN tidak mendukung Anies Baswedan adalah disebabkan merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju.

Parpol Pendukung Telah Berpencar, Anies Baswedan Dinilai Akan Sulit Mencari Partai Pengusung Jika Ingin Maju di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan dinilai akan sulit untuk mencari partai politik yang mau mengusungnya jika ingin maju di Pilkada Jakarta.

RPH Telah Selesai Dibahas, Mahkamah Konstitusi Akan Membacakan Putusan Dismissal Terkait Perkara Sengketa Pileg 2024 Hari Ini

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dismissal yang berkaitan dengan perkara sengketa Pileg pada hari ini.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;