Parigi Moutong, gemasulawesi – Menurut laporan, Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, menyatakan pelaku UMKM harus mampu meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing di pasar nasional.
Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, mengatakan UMKM Parigi Moutong perlu meningkatkan inovasinya untuk mengoptimalkan pengembangan produk dengan tujuan mewujudkan GBBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Dalam keterangannya kemarin, tanggal 25 Mei 2024, Pj Bupati Parigi Moutong menegaskan jika dalam pengembangan UMKM, pemerintah daerah tentunya tidak melepaskan tangan.
“Pemda tetap melakukan pendampingan melalui Dinas Koperasi dan UMKM,” katanya.
Dia menambahkan sedangkan untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif, itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar.
Richard menerangkan jika berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, untuk saat ini, tercatat sekitar 24.991 UKM tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.
Dia menekankan Pemda Parigi Moutong memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan dan juga pendampingan agar mereka dapat naik kelas.
Richard Arnaldo menyebutkan sebelum menuju bangga buatan Indonesia, yang perlu harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah kualitas produk dan kemudian baru perizinan.
“Yang tidak kalah penting adalah sertifikasi halal dan juga pencatatan kekayaan intelektual atau KI,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Parigi Moutong mengungkapkan jika kampanye GBBI adalah amanat dari Presiden Jokowi dalam membangun ketangguhan ekonomi nasional yang dilakukan melalui pengembangan potensi-potensi dalam negeri.
Richard juga memberikan instruksi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif lainnya untuk mendapatkan izin usaha dan juga label halal.
Menurutnya, itu dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha dapat terus berkembang dan melakukan inovasi.
“Selain itu, para pelaku usaha juga dapat terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka,” paparnya.
Richard Arnaldo menegaskan pemerintah harus menjamin kemudahan pelaku usaha untuk melakukan akses perizinan dan syarat administrasi yang lainnya.
“Ini agar harapan pemerintah pusat dapat segera terwujud dengan baik dan juga para pelaku usaha tersebut dapat mencapai tujuan kemandirian ekonomi,” ungkapnya. (*/Mey)
