334 Orang Telah Mendaftar, KPU Sebut Membutuhkan 115 PPK untuk 23 Kecamatan yang Ada di Parigi Moutong

Ket. Foto: KPU Parigi Moutong Menyatakan Memerlukan 115 Orang PPK untuk 23 Kecamatan yang Ada di Parigi Moutong
Ket. Foto: KPU Parigi Moutong Menyatakan Memerlukan 115 Orang PPK untuk 23 Kecamatan yang Ada di Parigi Moutong Source: (Foto/Duan)

Parigi Moutong, gemasulawesi – KPU Parigi Moutong menyatakan hingga sekarang sekitar 334 orang telah mendaftar untuk menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan yang dapat membantu KPU Parigi Moutong menyelenggarakan Pilkada.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Parigi Moutong, Maskar, menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan perekrutan badan ad hoc PPK dan juga PPS atau Panitia Pemilihan Suara yang merupakan bagian dari tahapan Pilkada.

“Dari 334 orang yang telah mendaftar, KPU Parigi Moutong memerlukan 115 orang untuk menjadi PPK untuk membantu pelaksanaan Pilkada di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong,” katanya.

Baca Juga:
Demi Kemajuan Solo, Gibran Berharap Anggota Legislatif Terpilih Dapat Aktif Memberikan Masukan untuk Program Pemkot ke Depan

Maskar menyatakan jika hari Kamis menjadi hari terakhir masa pendaftaran PPK setelah sebelumnya dilakukan perpanjangan selama 3 hari.

Dalam keterangannya kemarin, 2 Mei 2024, Maskar menyatakan setelah berkas calon PPK yang telah melakukan pendaftaran diterima, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi oleh KPU setempat.

“Kemudian akan dilakukan pengumuman hasil penelitian administrasi untuk mereka yang lolos,” ujarnya.

Baca Juga:
Inspiratif! Pemerintah Kabupaten Luwu Apresiasi Prestasi Sekolah dalam Perayaan Hardiknas 2024, Ini 4 Kategori Penghargaan yang Diberikan

Maskar menekankan jika KPU setempat dalam syarat perekrutan PPK telah menegaskan jika calon PPK tidak boleh berafiliasi dengan partai politik.

Maskar menambahkan calon PPK juga tidak boleh menjadi saksi untuk partai politik pada Pemilu.

Menurut Maskar, ketentuan syarat perekrutan PPK telah ditentukan seperti itu, sehingga penelitian administrasi yang dilakukan salah satunya adalah untuk memastikan jika tidak ada calon badan ad hocyang terafiliasi dengan partai politik.

Baca Juga:
14 Hari Hilang di Laut Lombok, Keluarga Dokter Wisnu Surati Presiden Jokowi, Minta Bantuan Helikopter untuk Permudah Pencarian

Maskar menyampaikan jika hal tersebut ditemukan, maka akan dibatalkan.

Lebih lanjut, Maskar menuturkan jika sesuai tahapan perekrutan tes tertulis calon PPK menggunakan sistem CAT yang dijadwalkan pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2024 di Parigi Moutong.

Dia melanjutkan setelah semua tahapan perekrutan selesai dilalui, maka akan dilakukan pelantikan badan ad hoc PPK yang dijadwalkan di tanggal 16 Mei 2024.

Baca Juga:
Bongkar Kejanggalan Kasus Kematian Brigadir RAT di Jakarta, Propam Polda Sulawesi Utara Periksa Kasat Lantas dan Kapolresta Manado

“Masa kerja badan ad hoc PPK sesuai dengan aturan KPU berlangsung selama 8 bulan mulai bulan Juni 2024 hingga Januari 2024 dengan besaran honor 2,5 juta rupiah untuk jabatan ketua dan sekitar 2,2 juta rupiah untuk anggota PPK,” paparnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Mendekati Idul Adha, Anggota Komisi B DPRD Ingatkan Pemprov Jakarta untuk Menggencarkan Vaksin PMK bagi Hewan Kurban

Anggota Komisi B DPRD mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan vaksin PMK untuk hewan kurban.

Penutupan Bandara Sam Ratulangi Kembali Diperpanjang Akibat Erupsi Gunung Ruang, Yanti Pramono: Jaga Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Terdampak erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Manado terpaksa ditutup kembali sampai Kamis, 2 Mei 2024.

Terjadi Peningkatan Aktivitas, Gunung Ile Lewotolok Dilaporkan Mengalami Gempa Hembusan Sebanyak 348 Kali

Gunung Ile Lewotolok yang terletak di Lembata, NTT, dikabarkan mengalami gempa hembusan sebanyak 348 kali.

Faktor Cuaca dan Kelembapan Udara Sulit Dikendalikan Manusia, Dinkes Jakarta Barat Meminta Masyarakat untuk Semakin Mewaspadai DBD

Dinas Kesehatan Jakarta Barat meminta warga untuk semakin waspada terhadap DBD dikarenakan faktor cuaca dan kelembapan udara.

Peringatan May Day, Sekitar 5 Ribu Buruh dari Karawang Dilaporkan Berangkat ke Jakarta untuk Mengikuti Unjuk Rasa di Depan Istana Negara

Sekitar 5 ribu buruh dari Kabupaten Karawang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa May Day di depan Istana Negara.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;