Disdikbud Parigi Moutong Sebut, Belum Semua Sekolah di Parigi Moutong Mampu Menerapkan Sistem Zonasi

Ket Foto: Plt Kadisdikbud, Sunarti yang ditemui di ruang kerjanya saat menjelaskan terkait tugas guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Parigi moutong
Ket Foto: Plt Kadisdikbud, Sunarti yang ditemui di ruang kerjanya saat menjelaskan terkait tugas guru penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Parigi moutong Source: (Foto/gemasulawesi/Muhammad Rifai)

Parigi Moutong, gemasulawesi - Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo, Sunarti, menjelaskan bahwa meskipun tujuan pengaturan zonasi pendidikan adalah positif, namun tidak semua wilayah di Indonesia khususnya di Parigi moutong dapat menerapkannya dengan baik. 

Zonasi ini berasal dari pengalaman dampak dari sekolah unggulan, yang sebelumnya menjadi standar nasional atau bahkan internasional.

Hal itu diungkapkan Sunarti saat ditemui di ruang kerjanya pada Jum'at, 22 Maret 2024.

Ia mengatakan bahwa karena sekolah unggulan diprioritaskan, masyarakat cenderung menginginkan anak-anak mereka bersekolah di tempat yang terbaik.

Baca Juga:
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Parigi Moutong Tetapkan Konservasi Mangrove Jadi Prioritas Utama Pengembangan Destinasi Wisata

"Akibatnya, anak-anak pegawai seringkali memilih sekolah unggulan, meskipun ada sekolah lain di sekitar mereka yang sebenarnya dapat mereka pilih," ungkapnya.

Sunarti menuturkan hal ini mengakibatkan beberapa sekolah kehilangan siswa dan menjadi tidak efisien, karena mereka terus-menerus membangun fasilitas baru untuk menampung siswa yang terus bertambah.

Ia juga mengatakan bahwa bantuan dari sekolah unggulan terus mengalir ke sekolah-sekolah tersebut setiap tahun, sementara ada sekolah lain yang kekurangan siswa dan fasilitas. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, karena ini merupakan aset negara. 

"Konsep zonasi dapat menjadi solusi, tetapi juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal ketidakmampuan sekolah untuk mengakomodasi semua siswa dengan merata," tutupnya. (Muhammad Rifai)

...

Artikel Terkait

wave
Disebabkan Hujan Deras, BPBD DKI Jakarta Sebut 4 RT dan 23 Ruas Jalan Tergenang Banjir

BPBD DKI Jakarta menyampaikan sekitar 4 RT dan 23 ruas jalan di Jakarta tergenang banjir dikarenakan hujan yang melanda sejak dini hari.

Banjir Landa Demak, Presiden Jokowi Targetkan Perbaikan Tanggul yang Jebol Selesai Hari Jumat

Presiden Jokowi menargetkan perbaikan tanggul yang jebol di Kabupaten Demak yang mengakibatkan banjir selesai di hari Jumat.

Menjelang Idul Fitri, Gibran Himbau Masyarakat untuk Tukarkan Uang Baru di Lokasi Resmi yang Disiapkan oleh BI Solo

Gibran Rakabuming Raka menghimbau masyarakat untuk melakukan penukaran uang baru di lokasi resmi yang disiapkan oleh Bank Indonesia Solo.

Agenda Rutin Pemerintah Daerah, Pj Bupati Parigi Moutong Dilaporkan Melepas Tim Safari Ramadhan Tahun 2024

Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, dikabarkan melepas Tim Safari Ramadhan 1455 H atau tahun 2024 kemarin, tanggal 19 Maret 2024.

Terus Meluas, Banjir di Demak Akibatkan Hampir Seluruh Jalan Lumpuh

Banjir di Demak, Provinsi Jawa Tengah, terus meluas dan mengakibatkan hampir seluruh jalan lumpuh karena tergenang banjir.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;