Parigi moutong, gemasulawesi – Tidak hanya penyerahan bantuan Alsintan jenis Combine, bahkan sejumlah bantuan lainnya asal dinas TPHP Kabupaten Parigi moutong untuk petani juga disinyalir juga ada praktek Pungutan liar di dalamnya.
Lemahnya sistem pengawasan pada penyaluran bantuan terhadap Kelompok tani menjadi salah satu penyebab rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang berniat memperkaya diri.
Penelusuran tim media gemasulawesi.com praktek pungli terhadap penyerahan bantuan dalam bentuk hibah peralatan jenis Alsintan dan bantuan lainnya telah menjadi rahasia umum di kalangan petani.
Setidaknya ada sejumlah modus terindikasi dilakukan oleh sejumlah pihak dalam memuluskan aksi Punglinya dalam menyalurkan bantuan bersifat hibah peralatan, pupuk, bibit serta bantuan lainnya.
Modus pembentukan kelompok yang sebelumnya tidak ada menggantikan kelompok yang awalnya telah didaftarkan sebagai penerima adalah hal yang paling sering dilakukan.
Langkah itu disinyalir dilakukan untuk mengeliminasi kelompok tani yang dinilai tidak bisa diajak untuk berkompromi.
Akibatnya, penyaluran hibah bantuan tidak tepat sasaran, dimana akhirnya bukannya petani malah tengkulak mendapatkan bantuan, petani terpaksa membayar sewa jika ingin menggunakan bantuan Alsintan.
Kuat dugaan dalam modus pungli ini ada peran besar tengkulak sebagai pemodal dalam merealisasikan setoran ke oknum pejabat.
Baca Juga:
Dugaan Pungli Penyaluran Bantuan Alsintan Dinas TPHP Parigi Moutong Disebut Libatkan Oknum Pejabat
Selain tengkulak kadang bantuan hanya menyasar pada petrani yang memiliki kemampuan secara finansial saja walaupun sudah pernah menjadi penerima bantuan sebelumnya.
Mengingat bantuan Alsintan bernilai ratusan juta rupiah sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.
Modus lainnya adalah dengan menjanjikan akan memberikan bantuan jika memberikan setoran sejumlah dana di awal.
Indikator lain yang ditemukan oleh tim media gemasulawesi.com adalah banyaknya jumlah bantuan hanya berkutat pada daerah tertentu saja penyebarannya.
Baca Juga:
Blunder Putusan PTTUN Terkait Amrullah, Sukses Antar Pilkada Parigi Moutong Menuju PSU
Tidak hanya sampai disitu, pada sejumlah kasus ditemukan indikasi penerimanya hanya berputar pada orang tertentu atau yang sama dengan hanya merubah nama kelompok.
Berkaitan dengan persoalan ini pihak Dinas TPHP sendiri hingga saat ini enggan memperlihatkan daftar nama kelompok penerima bantuan atau hibah.
Ketimpangan dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Parigi moutong bukan tanpa alasan.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, bantuan yang seharusnya bisa meningkatkan penghasilan sektor pertanian akhirnya hanya menjadi ladang Pungli bagi oknum tertentu.
Sayangnya, sejumlah kelompok tani yang coba dimintai keterangan mengaku takut untuk berbicara berkaitan dengan hal tersebut.
Lemahnya sistem pengawasan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Parigi moutong menjadi salah satu penyebab fatal terjadinya penyimpangan.
Kemungkinan bahkan, sektor lainnya yang juga berkaitan dengan bantuan atau hibah ke warga juga disalah gunakan.
Bahkan persoalan ini juga selalu lolos dari pantauan APH maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Padahal berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, berkaitan dengan bantuan Alsintan pernah menjadi perhatian pihak APH, sejumlah pejabat sempat dipanggil untuk dimintai keterangan.
Sayangnya, hingga saat ini tidak ada tindaklanjut yang jelas berkaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh APH saat itu. (fan)