Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Panitia khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) meminta waktu pembahasan hasil temuan 2020-2021 diperpanjang.
Ketua Pansus, H Suardi mengatakan, terkait temuan belanja modal dan barangan jasa yang termuat dalam LHP BPK dalam proses pembahasannya sudah melibatkan OPD yang dijadikan temuan.
Baca: Layangkan Surat, Pansus Minta Laporan Realisasi Anggaran
“Pansus ingin mendalami sejumlah permasalahan temuan di LHP BPK,” ungkapnya dalam laporan pansus di siding paripurna Selasa, 22 Februari 2022.
Ia mengungkapkan, selain melakukan rapat terbatas, baik internal pansus maupun bersama eksekutif, pihaknya juga telah dilakukan pemantauan langsung di lapangan.
Baca: DPRD Akan Bentuk Pansus Bahas LHP BPK 2020
Pansus menyepakati, masih ada beberapa persoalan yang masih perlu sinkronisasi dengan sejumlah OPD, khususnya temuan yang memiliki korelasi dengan pihak ketiga.
“Dengan beberapa alas an melali paripurna ini, pansus meminta perpanjangan waktu untuk melakukan pembahasan. Untuk penjadwalannya kami serahkan pada Banmus,” terangnya.
Baca: Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK
Melalui paripurna itu, Alfres Tonggiroh menyetujui, dilakukan perpanjangan pada pansus untuk membahas LHP-BPK Parigi Moutong agar bisa dirampungkan secara menyeluruh.
Baca: Perkara Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Morut Diambil Alih KPK
Perpanjangan dianggap penting agar bisa mensinkronkan semua persoalan temuan yang terjadi di Parigi Moutong.
“Sebagai pimpinan DPRD, kami menyetujui perpanjangan dan menetapkan waktu pembahasan,” pungkasnya. (wn/fan)
Baca: PPKM Level Empat Diperpanjang, Ini Kebijakan Pemkot Palu
