Berita nasional, gemasulawesi– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kritik kebijakan pembatasan kegiatan sesuai dengan prosedur.
“Aspirasi disampaikan secara resmi, tertulis, melalui telepon, melalui media dan melalui apa pun, penting semuanya ikut prosedur, dan telah ditetapkan dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu menangani Covid-19,” ungkap Mahfud MD, saat memberikan keterangan melalui Youtube Kemenko Polhukam RI, Jumat 23 Juli 2021.
Mahfud MD mengaku, memahami tidak semua masyarakat bisa menerima kebijakan dari pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Jamin Warga Selama PPKM Darurat Covid 19
Namun, kebijakan pembatasan kegiatan pemerintah adalah upaya menangani persoalan pandemi Covid-19 ini melalui analisis data dan metode ilmiah.
Meskipun diakuinya, dalam praktiknya masih banyak perbedaan pendapat. Misalnya mengenai PPKM dan pelaksanaan vaksinasi.
“Bahkan ada dilema yang sangat kita rasakan dalam menangani Covid-19 ini,” sebut Mahfud MD.
Kebijakan pembatasan kegiatan terlalu ketat kata Mahfud MD, akan berdampak pada persoalan ekonomi dan bisa memberatkan masyarakat. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat itu, pemerintah tetap harus mengambil keputusan.
“Jadi berbuat ini kurang tepat, berbuat ini kurang tepat, sehingga perlu dicari jalan yang sebaik-baiknya. Pemerintah sudah mengambil keputusan, diantara banyaknya pendapat,” kata dia.
Baca juga: Realisasi Penyaluran Program Kartu Prakerja Capai Rp 5,59 Triliun
Pemerintah memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021
Diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021.
Namun, kebijakan PPKM ini menuai kritik, salah satunya dari Asosisasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia.
Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, meminta PPKM tidak diperpanjang jika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat.
PPKM darurat covid-19 berlaku sejak 3 Juli telah berdampak pada turunnya perekonomian rakyat secara drastis.
Kebijakan pembatasan kegiatan itu berdampak juga pada keputusan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta meliburkan karyawannya tanpa melakukan pembayaran.
“Banyak perusahaan kesulitan dalam berusaha, yang berakibat terjadinya PHK massal. Kalau pun perusahaan tidak melakukan PHK, banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya,” tutup Mirah. (***)
Baca juga: DPR Kembali Kritik Pemerintah Soal TKA China
