Nasional, gemasulawesi – 192.008 PPPK untuk menjadi guru madrasah dibutuhkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kebutuhan tersebut terdiri dari 46.647 guru Raudlatul Athfal (RA), 91.778 guru MI, 42.773 guru MTs dan 10.850 guru MA, untuk reguler maupun kejuruan.
“Dari data yang ada, kami masih membutuhkan 192.008 PPPK untuk formasi guru madrasah,” kata Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Muhammad Zain dikutip dari laman resmi Kemenag, belum lama ini.
Zain menjelaskan pihaknya sudah melaporkan adanya keperluan PPPK guru madrasah tersebut selagi Rapat Panja bersama Komisi X DPR RI terhadap akhir Maret 2022.
Baca: Sulawesi Tengah Dapat Kuota 97 PPPK Guru Madrasah Kemenag 2021
Adapun terhadap tahun 2021, Kemenag sudah merekrut 7.380 PPPK dari formasi guru dan dosen. PPPK selanjutnya berasal dari guru dan dosen eks tenaga honorer kategori II yang mencukupi syarat dan mengikuti seleksi kompetensi memakai proses Computer Assisted Test (CAT).
Surat ketentuan berkaitan rekrutmen PPPK selanjutnya sudah diserahkan oleh Sekjen Kemenag terhadap 1 April 2022. Zain berharap, keperluan PPPK untuk formasi guru madrasah ini mampu dipenuhi, meski secara bertahap.
Ia meminta proses pembelajaran di madrasah ke depan akan mampu berlangsung lebih baik lagi. “Sejatinya pendidikan itu layaknya udara, dan setiap orang gratis menghirup hawa itu. Saya menghendaki Indonesia terhadap saatnya menjadi bangsa yang amat cerdas, dan itu di awali dari membenahi guru-guru yang hebat,” pungkasnya.
Baca: DPR Sebut Kemenkeu Blokir Rp 500 Miliar Dana Bantuan Ponpes Madrasah
Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengemukakan bahwa di tahun 2022, pemerintah cuma akan merekrut PPPK.
“Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melaksanakan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, beragam kebijakan tengah disusun sebagai basic kebijakan di dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini,” jelasnya beberapa selagi lalu.
Lebih lanjut kata dia, di dalam kebijakan merekrut PPPK, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan selanjutnya adalah kuantitas ASN yang kuantitas civil servant atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit, dan kuantitas government worker atau public services (PPPK) lebih banyak. Pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada Seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu.
Pemerintah mengatakan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. (*)
Baca: Penerimaan PPPK di Sigi, Terbanyak Formasi Tenaga Guru
