DKPP Vonis Pemberhentian Komisioner KPU

<p>Evi Novida Ginting, Komisioner KPU.</p>
Evi Novida Ginting, Komisioner KPU.

Jakarta, gemasulawesi.com Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Evi Novida Ginting Manik berhenti dari jabatannya.

Komisioner KPU itu dinilai melakukan intervensi dalam penetapan suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

Berdasarkan aduan Hendri Makaluasc, Calon legislatif dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra, akhirnya DKPP memutus Evi bersalah dalam kasus yang digelar.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII, Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” tulis dokumen putusan yang telah dikonfirmasi Plt Ketua DKPP Muhammad Rabu 18 Maret 2020.

Evi dkk dinilai melakukan intervensi dalam keputusan KPU Kalbar dalam Pemilu 2019. KPU RI disebut bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Enam Kalimantan Barat untuk Partai Gerindra. Atas nama Hendri Makaluasc dan penggelembungan suara untuk Cok Hendri Ramapon.

Selain Evi, DKPP juga memberi sanksi bagi lima Komisioner KPU RI lainnya. DKPP memberi peringatan keras terakhir kepada Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, dan Viryan Azis.

DKPP juga memberi sanksi peringatan kepada Anggota KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan Zainab. DKPP lalu memerintahkan KPU menjalankan putusan ini tujuh hari setelah dibacakan.

Bawaslu diperintahkan mengawasi KPU dalam menjalankan putusan ini. DKPP juga menyebut jabatan Presiden RI dalam putusan itu.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII [Evi Novida Ginting Manik] paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan,” tulis putusan.

Evi sebelumnya juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemilu. DKPP memutus Evi bersalah dalam seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur pada 2018.

Saat itu, KPU diminta mencopot Evi dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI. Akhirnya jabatan Evi ditukar dengan Komisioner Ilham saputra.

Evi juga sempat terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Dalam sidang etik di DKPP, Wahyu Setiawan bilang ia sempat konsultasi ke Evi dan Ketua KPU Arief Budiman terkait desakan Harun.

Sumber: CNN, ini link asalnya.

...

Artikel Terkait

wave

WHO Minta Indonesia Umumkan Darurat Nasional Corona

WHO meminta Indonesia segera mengumumkan darurat nasional Corona. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Pasal Peralihan Revisi UU ASN Atur Honorer K2 Jadi PNS

Badan Legislasi (Baleg) DPR atur revisi UU ASN untuk akomodir pengangkatan honorer jadi PNS. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Aturan Baru Dana BOS 2020, Maksimal 50 Persen Gaji Guru Honorer

Aturan baru penggunaan dana BOS tahun 2020 bisa membayar gaji guru honorer hingga maksimal 50 persen Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

BKN: Datang Terlambat, Tidak Ada Toleransi Bagi Peserta Tes CAT CPNS

BKN tidak toleransi waktu. Jika ada peserta tes CAT CPNS yang datang terlambat. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS

Selain gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK ternyata akan menerima tunjangan layaknya PNS DAU

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;