BKN: Datang Terlambat, Tidak Ada Toleransi Bagi Peserta Tes CAT CPNS

<p>Illustrasi Tes CAT CPNS</p>
Illustrasi Tes CAT CPNS

Jakarta, gemasulawesi.com Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Paryono mengungkapkan tidak ada toleransi waktu jika ada peserta tes CAT CPNS datang terlambat. Peserta diminta datang lebih awal sebelum waktu ujian dimulai.

“Jika terlambat datang di lokasi ujian, panitia tidak akan mengizinkan masuk,” kata Paryono saat dihubungi dikutip dari detikcom, Sabtu 25 Januari 2020.

Dia menjelaskan, BKN tidak akan memberikan sesi tes CAT CPNS pengganti. Ia mengatakan sudah ada pengumuman, peserta diharapkan datang satu jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

SKD Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS akan dilakukan dua hari lagi. Para pelamar diimbau untuk mempersiapkan diri dan mempelajari kisi-kisi SKD.

Paryono mengungkapkan kisi-kisi untuk SKD CPNS tahun ini meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Dalam kategori itu ada pembahasan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan Bahasa Indonesia,” kata dia.

Kemudian, kedua ada Tes Intelegensia Umum (TIU) yakni mencakup kemampuan verbal, kemampuan numerik dan kemampuan figural.

Lalu ada pula Tes Karakteristik Pribadi (TKP) seperti pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi profesionalisme.

Baca juga: Berikut Jadwal Pelaksanaan Ujian CAT CPNS Kabupaten Parigi Moutong

Sebelumnya, BKN telah mengumumkan jadwal serta lokasi pelaksanaan ujian CAT seleksi penerimaan CPNS. Pada setiap lembaga, kementrian dan daerah.

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Heri Susilowati mengungkapkan, masing-masing kantor BKN telah melakukan koordinasi dengan instansi mandiri. Selain itu, kelayakan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang disiapkan instansi terkait juga telah dipantau.

Setiap titik lokasi memiliki tim pelaksana CAT yang sudah disiapkan BKN sesuai dengan kebutuhan. Kementerian pusat difasilitasi BKN Pusat dan instansi daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) difasilitasi Kantor Regional BKN wilayah kerja masing-masing.

Hal ini sesuai dengan arahan Sekretaris Utama (Sesma) BKN, koordinasi menjadi kunci penting pada persiapan dan pelaksanaannya nanti. Peserta tes CPNS diimbau untuk terus mengikuti informasi terkini dari situs instansi yang dilamar. (***)

Baca juga: Pemda Parigi Moutong Manfaatkan Buah Kelapa Mengentaskan Stunting

...

Artikel Terkait

wave

PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS

Selain gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK ternyata akan menerima tunjangan layaknya PNS DAU

Gaji PPPK Terendah Rp2,9 Juta, Tertinggi Rp4,8 Juta per Bulan

Surat izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK seleksi tahap pertama telah ditetapkan Februari 2019.Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

SK Belum Keluar, Nasib Puluhan Ribu PPPK Tidak Jelas

SK sebagai PPPK atau P3K, mayoritas merupakan guru atau dosen hingga saat ini belum keluar.Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

SKD CPNS 2019, Ini Titik Lokasi Ujian Dari Beberapa Daerah

Peserta dijadwalkan akan mengikuti tes SKD CPNS 2019 bisa dilihat dengan login ke akun SSCN masing. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

BMKG Sebut Puluhan Daerah Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

BMKG Sebut Puluhan Daerah Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;