BUMN Bakal Diberikan Tambahan Penyertaan Modal Negara

<p>Foto: Illustrasi penyertaan modal negara.</p>
Foto: Illustrasi penyertaan modal negara.

Berita nasional, gemasulawesi– BUMN mendapatkan penyertaan modal negara senilai Rp33,9 triliun untuk tahun 2021 dan Rp72,449 triliun diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

“Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan itu senilai Rp33,9 triliun untuk penanganan covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membaca kesimpulan rapat, Rabu 14 Juli 2021.

Komisi VI DPR mendesak Kementerian BUMN mengalokasikan tambahan penyertaan modal negara 2021 kepada BUMN farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin, dan obat-obatan pada pandemi covid-19.

Baca juga: Imbas Pupuk Langka, Petani Tolai Sewakan Sawah

Pihaknya menekankan pelaksanaan penyertaan modal negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR.

“Hal-hal yang belum terakomodir dalam kesimpulan yang disampaikan, dari kawan-kawan Komisi VI dalam pendalaman kemarin akan kami jadikan dalam pendalaman, evaluasi, maupun laporan-laporan yang secara beskala di Komisi VI ini,” tuturnya.

Untuk penyertaan modal negara 2022, pembahasan masih akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan tahun anggaran 2022 pada Agustus mendatang.

“Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang setelah nota keuangan tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada rapat paripurna,” tuturnya.

Baca juga: Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting

Sejumlah anggota Komisi VI memberikan catatan pada persetujuan penyertaan modal negara itu. Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Nusron Wahid mempertanyakan pemberian PMN 2022 kepada Perum Damri sebesar Rp250 miliar.

Pihaknya meminta agar penugasan itu dilakukan pada daerah perbatasan yang transportasinya belum masif sehingga tidak bersinggungan dengan sektor swasta.

“Dalam proposal disusun oleh Damri hanya untuk pengadaan dan peremajaan daripada angkutan di kota besar, itu sebetulnya conflict dan crowding out dengan Organda, karena itu kami minta penugasan di daerah perbatasan di mana transportasi belum masif,” katanya.

Baca juga: Edaran PPKM Parigi Moutong, Jam Operasional Pelaku Usaha Dibatasi

Fraksi PKS tolak tambah PMN 2021

Sementara, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina menegaskan PKS menolak pemberian tambahan PMN 2021 berasal dari dana PEN dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

PKS menilai dana itu hendaknya dialokasikan untuk penanganan dampak Covid-19 belum jelas kapan berakhir, ketimbang menyuntik BUMN. (***)

Baca juga: Gubernur Sulteng Positif Covid-19, Pemerintahan Berjalan Virtual

...

Artikel Terkait

wave

Indonesia Kembangkan Desa Wisata Destinasi Pariwisata Kelas Dunia

Kemenparekraf tengah melakukan pengembangan program unggulan, desa wisata yang kini telah banyak menarik perhatian wisatawan.

Ancaman Mensos Pindahkan ASN ke Papua, Tuai Sorotan

Ancaman Mensos pindahkan ASN ke Papua dibanjiri banyak sorotan negatif dari berbagai kalangan, kata itu memunculkan ekslusi

MUI Usulkan Pemberian Bansos untuk Ulama ke Pemerintah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan pemberian Bansos untuk ulama berupa insentif kedaruratan PPKM kepada pemerintah.

Layanan Transaksi Digital Naik, Sepekan Tembus 32,5 Persen

Kepala Grup Departemen Surveilans Bank Indonesia (BI) Budiatmaka menyebutkan, layanan transaksi digital naik signifikan hingga 32,5%

Faktor Iklim, 2026 PLN Ganti PLTU Batubara Jadi EBT

Faktor iklim kian mengerikan saat ini, 2026 mendatang PLN ganti PLTU batubara jadi Energi Baru Terbarukan (EBT), peta jalan carbon neutral.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;