Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah terus mengoptimalkan peran pusat pasar kerja guna mewujudkan sistem informasi Labor Market Information System (LMIS).
“Diharapkan seluruh sistem informasi pasar kerja yang sudah ada bisa terintegrasikan, baik yang dikelola Kementerian atau Lembaga pemerintah maupun swasta,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi melalui siaran pers, Selasa, 6 Juli 2021.
Sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi merupakan suatu keniscayaan, terutama integrasi dengan data terkait kondisi industri. Sehingga dapat menghasilkan data yang dapat membantu penyiapan tenaga kerja yang siap diserap industri.
“Melalui sistem informasi itu, kita optimis ke depan dapat memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat. Sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini,” jelasnya.
Baca juga: Kajari Ancam Sanksi Pelanggar Aturan Jamsos Ketenagakerjaan di Parigi Moutong
Kemudian, melalui integrasi itu, data ketenagakerjaan akan lebih lengkap dengan berbagai panduan yang memudahkan para pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidangnya, sekaligus membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia ke depan.
“Maka dari itu banyak yang berharap kepada pusat informasi itu, utamanya agar dapat menjadi hub atau jembatan bagi tenaga kerja dan peluang atau kesempatan kerja yang ada,” ujar dia.
Baca juga: Kemnaker Perkuat Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan
Pihaknya mengingatkan agar pusat pasar kerja berjalan optimal, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar unit yang ada di dalam Kemnaker dan Kementerian/Lembaga lain, sehingga dapat memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Deputi IV Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengungkapkan, keberadaan sistem informasi itu di antaranya dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas nasional.
Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong
Sistem informasi itu dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan terkait ketenagakerjaan seperti update SKKNI, program pelatihan dan pemagangan untuk pengangguran atau pencari kerja atau untuk pengembangan pelatihan bersifat upskilling atau reskilling bagi tenaga kerja.
“Sistem informasi pasar kerja juga membantu lembaga pendidikan sebagai supplier tenaga kerja untuk melakukan perbaikan guna mengurangi mismatch, misalnya dengan menyesuaikan kurikulum dan rekognisi pembelajaran,” tutupnya. (***)
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda
