Seleksi PPPK Tahap 3 2021 Digelar Bersamaan Seleksi PPPK 2022?

<p>Ket Foto: Ilustrasi by gemasulawesi.com</p>
Ket Foto: Ilustrasi by gemasulawesi.com

Jakarta, gemasulawesi.com- Seleksi PPPK tahap 3 Tahun 2021 oleh Kemendikbudistek rencananya akan disatukan dengan seleksi PPPK tahun 2022.

Hal itu tersirat dalam pernyataan Sekretaris Direktorat jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbudristek, Nunuk Suryani, terkait skema penuntasan urusan guru honorer.

Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Nunuk Suryani, menuliskan tentang rapat dengan KemenpanRB dan Kemenkeu 8 Februari 2022.

Baca: Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi PPPK

“Kita sedang mendiskusikan skema untuk menyelesaikan seluruh permasalahan guru honorer,” tulis nunuk Suryani yang dikutip portalsulut.pikiran-rakyat.com  dari unggahan akun IG @nunuksuryani.

Ia mengatakan, pihaknya sedang merumuskan kebijakan yang dijamin akan berpihak dengan kepentingan guru-guru honorer. Ia juga meminta, seluruh guru honorer yang masih berjuang menjadi PPPK untuk tetap bersabar.

“Bantu kami dengan doa, semoga semua bisa berjalan dengan baik. Jangan menghujat dan mengeluh ya,” tulisnya lagi.

Baca: PP Nomor 49 Tahun 2018, Tenaga Honorer Tahun 2023 Dihapuskan

Informasi lain yang beredar di media sosial menyebutkan seleksi PPPK guru tahap III berpeluang digabungkan dengan seleksi PPPK tahun 2022.

Seperti diunggah akun Instagram @p3kguru yang mengutip pernyataan Nunuk Suryani, terkait dengan ujian PPPK Selkom 3, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian Seleksi PPPK Guru Tahun 2022.

Heboh terkait informasi dibukanya seleksi PPPK tahap 3 mendapatkan tanggapan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Baca: Disdikbud Parimo Seleksi Honorer Sesuai Kebutuhan

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dikutip dri JPNN.com mengatakan, tidak ada informasi terkait pembukaan seleksi PPPK guru tahap 3 hingga saat ini diterima pihak BKN.

“Belum dapat informasinya, karena seleksinya ini dilakukan pihak Kemendikbudristek. Kita hanya menerima hasilnya saja,” jelasnya.

Menurut Suherman, tampilan di akun SSCASN guru honorer terkait seleksi PPPK tahap 3 bukan berasal dari BKN.

Ia menghimbau, agar seluruh guru honorer berhati-hati dengan sebuah informasi yang belum diyakini kebenarannya.

“Saya tegaskan itu bukan dari BKN, untuk berhati-hati dengan informasi yang bukan berasal dari pemerintah, ada banyak pihak tidak bertanggung jawab ingin menipu peserta,” pungkasnya. (*)

Baca: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima Insentif

...

Artikel Terkait

wave

Kemendag Yakini Side Events G20 Berdampak Besar di Presidensi G20

Kementerian Perdagangan meyakini Side Events G20 Februari 2022 memberikan dampak besar pada seluruh rangkaian Presidensi G20 Indonesia.

Tiga Kementerian Bersinergi Gelar TIIWG G20 September Mendatang

Tiga Kementerian akan saling bersinergi menggelar pelaksanaan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20.

BKN Diminta Benahi Sistem Keamanan IT Seleksi CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD dan Kemen PAN-RB diminta bersinergi dengan BSSN membenahi sistem keamanan IT seleksi CPNS.

Kendala Rekrutmen Honorer Guru Menjadi PPPK di UU ASN

Proses rekrutmen tenaga honorer guru menjadi PPPK mengalami kendala terkait beberapa aturan dalam Undang-Undang ASN.

PLTU Krisis Pasokan Batu Bara, Komisi VI DPR RI Minta PLN Diaudit

Meningkatnya krisis pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memunculkan spekulasi adanya kejanggalan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;