Perluasan Penempatan PMI ke Jepang Fokus pada Sektor Perawatan Lansia dan Keperawatan

Delegasi dari Kementerian P2MI mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoko Wanibuchi, di Tokyo.
Delegasi dari Kementerian P2MI mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoko Wanibuchi, di Tokyo. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan harapannya agar peluang penempatan pekerja migran Indonesia ke Jepang dapat diperluas.

Ia menekankan pentingnya membuka kesempatan di berbagai bidang, khususnya dalam sektor perawatan lansia.

Selain itu, Karding juga menyoroti kebutuhan untuk memperluas kesempatan kerja di bidang keperawatan bagi PMI di Jepang.

"Kami ingin memperluas kerja sama yang sudah ada, baik dengan menambah kuota penempatan, memperluas fasilitas sertifikasi di Indonesia, maupun meningkatkan perlindungan dan asuransi bagi PMI," ujar Karding saat bertemu dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Yoko Wanibuchi, di Tokyo.

Baca Juga:
Pemda Didorong Kreatif Cari Sumber Pendanaan Baru untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam siaran pers yang dirilis Kementerian P2MI di Jakarta pada hari Selasa, Karding menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di Jepang, terutama di bidang perawatan lansia dan keperawatan.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sedang memanfaatkan momentum bonus demografi dan berfokus menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri Jepang.

Karding juga mengajukan beberapa langkah nyata untuk memperkuat proses penempatan tenaga kerja, seperti menambah pusat ujian lisensi profesional (prometrik) di berbagai provinsi, memberikan kesempatan calon PMI mengikuti ujian nasional hingga tiga kali, serta mendapatkan dukungan dari Jepang dalam pengembangan Migrant Center dan sekolah vokasi yang mengadopsi kurikulum Jepang di Indonesia.

"Kami mengharapkan dukungan investasi dari industri Jepang untuk mendirikan pusat pelatihan, mengembangkan kurikulum, serta melatih para instruktur. Selain itu, kami mengajukan pembentukan tim bersama guna mempercepat koordinasi dan evaluasi program," kata Karding.

Baca Juga:
Evaluasi Mendalam Diperlukan untuk Pemindahan Ibu Kota ke IKN agar Tak Bebani Masyarakat

Lebih lanjut, Karding menyatakan dukungan penuh terhadap Care Worker Project yang dijadwalkan mulai pada 2027.

"Kami akan mendampingi proyek ini sepenuhnya sesuai dengan permintaan pemerintah Jepang. Jepang menjadi prioritas utama bagi Kementerian P2MI dan kami ingin memastikan kerja sama ini berlangsung dengan baik," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Yoko Wanibuchi memberikan apresiasi atas kualitas tenaga kerja Indonesia.

Ia menyebutkan saat ini ada sekitar 100.000 pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang melalui program magang dan 53.000 lainnya melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).

Baca Juga:
Presiden Prabowo Sesalkan OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer

"Kami sangat menghargai kontribusi pemerintah Indonesia dalam menyediakan tenaga kerja yang berkualitas," ujarnya.

Yoko menilai Care Worker Project sebagai program yang sangat penting bagi Jepang dan meminta dukungan langsung dari Menteri Karding agar pelaksanaan proyek ini berjalan dengan baik.

Di akhir pertemuan, keduanya sepakat untuk meningkatkan koordinasi, memperluas ruang lingkup kerja sama, serta membentuk tim bersama guna mempercepat proses evaluasi dan penyempurnaan program penempatan dan pelatihan PMI di Jepang.

Delegasi dari Kementerian P2MI melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada tanggal 19 hingga 26 Agustus untuk mengoptimalkan tata kelola penempatan serta memperkuat pengelolaan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia di negara tersebut. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Didorong Kreatif Cari Sumber Pendanaan Baru untuk Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah

Wamendagri ajak daerah inovatif cari pendanaan alternatif guna meningkatkan kemandirian fiskal dan pengelolaan aset optimal.

KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Jadi Tersangka

KPK selidiki pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker, tetapkan 11 tersangka termasuk Wakil Menteri Immanuel Ebenezer.

Eks Stafsus Menag Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Haji 2023–2024

KPK memeriksa Ishfah Abidal Aziz terkait dugaan korupsi kuota haji, menyoroti kerugian negara Rp1 triliun lebih dan pembagian kuota.

Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati Sudewo sebagai saksi kasus dugaan suap proyek jalur kereta api lintas daerah.

Bulog Tegaskan Penyaluran Beras Impor Ikuti Prinsip FIFO, DPR Minta Stok Lama Didahulukan

Bulog pastikan penyaluran beras impor sesuai prinsip FIFO demi menjaga kualitas, sementara DPR desak stok lama segera disalurkan.

Berita Terkini

wave

Janggal Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi Moutong Telan Anggaran 398 Juta, Dari Tender Menjadi Pengadaan Langsung

Pagu anggaran Rehab Ruangan Wakil Bupati Parigi moutong dari tender tiba-tiba terkoreksi menjadi Pengadaan langsung.

Berikut Daftar Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Wakil Bupati Parigi Moutong yang Membuat DPRD Mengajukan Hak Angket

Berikut daftar dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Wakil Bupati Parigi moutong yang membuat DPRD mengajukan hak angket.

Berdasarkan Kisah Nyata, Inilah Sinopsis Film Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel, Kisah Perjuangan Menuntut Keadilan

Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel adalah film yang berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan untuk mendapat keadilan

Wakil Bupati Parigi Moutong Dinilai Kerap Bermasalah dan Membuat Publik Gaduh, DPRD Usulkan Pengajuan Hak Angket

Wakil Bupati Parigi moutong kembali diterpa dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal intervensi pencairan proyek gedung Perpustakaan baru.

PPK Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Menilai Alasan Kontraktor Minta Rubah Spesifikasi Kaca Hanya Berdasarkan Opini

Alasan permintaan kontraktor untuk merubah spesifikasi kaca pada pembangunan gedung perpustakaan baru dinilai PPK hanya berdasarkan opini.


See All
; ;