Nasional, gemasulawesi - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengajak pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menemukan sumber pendanaan baru.
Ia menekankan pentingnya inovasi dalam mencari alternatif pembiayaan agar keuangan daerah semakin mandiri.
Menurut Bima Arya, upaya ini sangat dibutuhkan untuk memperkokoh kemandirian fiskal di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Dalam rapat itu, topik utama yang dibahas adalah pengawasan Kemendagri terhadap kemandirian fiskal daerah.
Agenda tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi upaya peningkatan kemandirian keuangan di tingkat daerah.
“Pada dasarnya, daerah sangat mampu dan didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Contohnya seperti melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha), obligasi atau sukuk daerah, hibah atau pinjaman dari luar negeri, crowdfunding, CSR dan filantropi, serta pemanfaatan aset daerah. Namun, tentu masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya,” ujar Bima.
Bima Arya menegaskan bahwa sejak otonomi daerah diterapkan 29 tahun silam, kemandirian fiskal sebenarnya menjadi tujuan utama.
Baca Juga:
BNN Dorong Kajian Mendalam Sebelum Larang Rokok Elektrik, Waspadai Zat Psikoaktif dalam Vape
Namun, data yang ada memperlihatkan bahwa banyak daerah masih memiliki kemampuan fiskal yang terbatas.
Selain itu, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya menuju kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai.
Dari 38 provinsi, hanya 11 yang tergolong memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
Baca Juga:
Hasto Kristiyanto Minta MK Revisi Ancaman Pidana Perintangan Penyidikan UU Tipikor
Pada tingkat kabupaten, cuma 4 dari 415 kabupaten yang masuk kategori fiskal kuat, sedangkan di tingkat kota hanya 11 dari 93 kota yang termasuk dalam kategori tersebut.
Bima memberi contoh beberapa daerah yang sukses memanfaatkan pendanaan alternatif.
Kota Semarang membangun sistem air minum menggunakan skema KPBU.
Kota Madiun menjalankan program penerangan jalan dengan anggaran Rp100 miliar tanpa menggunakan APBD.
Baca Juga:
Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta Api
Sementara Kota Samarinda membangun rumah sakit lewat pendanaan alternatif.
“Di Samarinda, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dibiayai dengan dana Rp1,1 triliun. Ada juga contoh CSR di Kota Bogor, yaitu pembangunan museum yang didanai lewat crowdfunding tanpa menggunakan APBD. Masyarakat dan filantrop lokal diminta berkontribusi membangun museum tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh, Bima menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah secara maksimal adalah kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Banyak aset yang belum dikelola optimal karena pencatatan yang kurang baik atau status kepemilikan yang belum jelas.
Baca Juga:
Nintendo Umumkan Aplikasi Hello, Mario! untuk Anak-Anak dan Balita, Begini Cara Kerjanya
Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi aset dan membuka kesempatan kerja sama pemanfaatan aset baik untuk jangka pendek maupun panjang.
Dalam hal ini, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis.
“Hari ini, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh daerah, kota, dan kabupaten agar melakukan inventarisasi aset-aset daerah. Ini bertujuan untuk menentukan aset mana yang bisa dimanfaatkan bekerja sama dengan unit usaha Kopdes,” ujarnya.
Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya reformasi birokrasi fiskal, transformasi layanan pajak daerah, integrasi sistem informasi keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga:
Aria Bima Imbau Unjuk Rasa di DPR Tetap Kondusif, Hindari Kekerasan dan Anarki
Dengan langkah-langkah tersebut, pemanfaatan pendanaan alternatif diharapkan bisa berjalan lebih efektif.
Kemendagri siap mendampingi pemerintah daerah melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi rutin berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Di Kemendagri, ada bagian yang bertugas melakukan pengawasan dan penguatan kapasitas daerah. Kami berkomitmen untuk mendampingi, memberikan pendampingan, serta melakukan evaluasi rutin secara real-time melalui SIPD,” tutupnya. (*/Zahra)
