Polteknaker Bidik Akreditasi Unggul, Kemnaker Perluas Akses dan Perketat Mutu Pendidikan

Penyampaian orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-8 sekaligus acara penerimaan mahasiswa baru Polteknaker di Jakarta.
Penyampaian orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-8 sekaligus acara penerimaan mahasiswa baru Polteknaker di Jakarta. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker).

Selain itu, Kemnaker juga fokus memperkuat mutu pendidikan yang diberikan, agar lulusan Polteknaker memiliki daya saing tinggi di dunia kerja.

Langkah lain yang turut ditekankan adalah peningkatan akreditasi kampus menuju predikat unggul, seiring dengan semakin ketatnya persaingan tahun ini.

Tahun ini, proses seleksi mahasiswa baru Polteknaker diikuti oleh sekitar 20 ribu pendaftar.

Baca Juga:
Menkumham Tegaskan Royalti Bebas untuk Pengunjung, Fokus pada Pembenahan Tata Kelola

Namun, dari ribuan peserta tersebut, hanya 180 orang yang berhasil melewati proses seleksi dan diterima.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, memberikan keterangan di Jakarta pada Minggu.

Dalam penyampaiannya, ia menyinggung perjalanan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) yang tergolong masih muda.

Meskipun baru berdiri selama delapan tahun, keberadaan kampus tersebut sudah cukup menonjol.

Baca Juga:
Harapan Terakhir PSU Papua: Wamendagri dan KPU Pastikan Kelancaran Proses

Polteknaker kini dikenal luas sebagai perguruan tinggi vokasi yang berhasil mencetak lulusan dengan mutu yang baik.

Ia menegaskan, “Faktor usia yang relatif baru justru membuka kesempatan besar untuk merancang sistem pendidikan yang lebih modern, efisien, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan.”

Salah satu langkah penting yang akan ditempuh adalah membuka kelas mandiri di luar skema pembiayaan pemerintah.

Kebijakan ini ditujukan agar semakin banyak calon mahasiswa berpotensi yang sebelumnya terkendala kuota bisa memperoleh kesempatan belajar.

Baca Juga:
Polri Operasikan SPPG Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Wilayah

Cris menekankan, “Mereka yang diterima di Polteknaker adalah individu terpilih. Karena itu, setiap mahasiswa harus sungguh-sungguh. Jika hanya hadir, duduk, lalu tertidur, saya pastikan hasilnya tidak akan baik.”

Untuk menjamin kualitas lulusan, pihak kampus akan memperketat aturan akademik.

Mahasiswa yang dianggap tidak menunjukkan keseriusan dalam belajar bisa saja dikeluarkan sejak awal masa studi.

Bahkan, ada wacana untuk menerapkan biaya ganti rugi bagi mahasiswa yang memutuskan keluar di tengah jalan.

Baca Juga:
Vonis Diperberat, Budi Sylvana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi APD COVID-19

Langkah ini dipandang penting agar dana negara benar-benar dimanfaatkan secara tepat, sekaligus memastikan lulusan yang dihasilkan memiliki mutu tinggi.

Tingkat penyerapan kerja lulusan Polteknaker tercatat sangat tinggi, yakni antara 70 hingga 95 persen, bahkan ada yang sudah bekerja sebelum diwisuda.

Prestasi ini membuat persaingan masuk ke kampus tersebut semakin ketat dari tahun ke tahun.

Ke depan, Polteknaker berambisi meningkatkan status akreditasi dari predikat “Baik” menuju “Unggul” dengan pengakuan bertaraf internasional.

Baca Juga:
Presiden Prabowo Tetapkan Tunjangan Khusus untuk Dokter di Daerah Terpencil Melalui Perpres 81/2025

Upaya pengembangan yang disiapkan mencakup penyusunan kurikulum berorientasi global, penerapan sistem tata kelola berstandar dunia, pembukaan kelas dengan pengantar bahasa Inggris, hingga menjaring mahasiswa asing dari negara-negara ASEAN maupun kawasan sekitarnya.

Cris menyampaikan, “Delapan tahun perjalanan Polteknaker adalah bagian dari warisan bersama. Nilai ini bukan hanya milik institusi, melainkan juga setiap orang yang pernah terlibat di dalamnya. Harapan saya, setiap mahasiswa bisa meninggalkan catatan prestasi yang membanggakan.”

Di sisi lain, Direktur Polteknaker, Yoki Yulizar, menegaskan bahwa Sidang Senat Terbuka kali ini menjadi momen penting untuk memperkuat persatuan seluruh civitas akademika.

Ia menambahkan, “Peringatan ini tidak sekadar acara seremonial, melainkan pengingat bahwa langkah ke depan membutuhkan kebersamaan dan komitmen dari semua pihak.”

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan SKB Baru Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Libur Nasional Tambahan

Yoki menegaskan bahwa Polteknaker berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan sejalan dengan visi besar yang diusung kampus, sekaligus mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Pertamina Perkuat Distribusi BBM di Manggarai, NTT untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem

Pertamina mempercepat distribusi BBM di Manggarai, NTT, memastikan pasokan aman dan masyarakat tetap membeli sesuai kebutuhan.

Pemerintah Fokuskan RAPBN 2026 pada Program Prioritas, Tanpa Rencana Rekrutmen atau Kenaikan Gaji ASN

RAPBN 2026 menitikberatkan anggaran untuk program prioritas nasional, sementara rekrutmen dan kenaikan gaji ASN tidak direncanakan.

OJK Finalisasi Penerapan SID untuk Perkuat Pengawasan dan Keamanan Investasi Aset Digital

OJK tengah memfinalisasi penerapan Single Investor Identification (SID) guna memperkuat pengawasan, akuntabilitas, serta keamanan ekosistem.

Mendagri Tegaskan Kenaikan PBB-NJOP Kewenangan Daerah, Ribuan Warga Pati Protes hingga Kebijakan Dicabut

Mendagri menegaskan kenaikan PBB-NJOP adalah kewenangan daerah. Polemik di Pati memicu unjuk rasa warga hingga kebijakan akhirnya dibatalkan

KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024

KPK menargetkan pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, terkait penyelenggaraan ibadah haji Kemenag.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;