Menaker Launching Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Berbasis Aplikasi

<p>Foto: Menaker Launching Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Berbasis Aplikasi.</p>
Foto: Menaker Launching Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Berbasis Aplikasi.

GemasulawesiMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah secara resmi launching program pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi bagi 500 orang pencari kerja di Kota Palu secara virtual, Kamis 16 September 2021.

“Rangkaian ini adalah hal yang sangat vital karena berkaitan dengan bahasa dan budaya negeri Sakura yakni Jepang,” ujar Wali Kota Palu, H Hadianto Rasyid, Kamis.

Dia mengatakan, kegiatan pelatihan bahasa dan budaya Jepang itu dilaksanakan dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, untuk mengisi peluang kerja ke Jepang melalui peningkatan kapasitas bahasa dan budaya.

Baca juga: Pekan Depan, Launching Vaksin Covid 19 di Parimo

Wali Kota pun menyampaikan terima kasih kepada pihak ISO Jepang sebagai Pusat Standardisasi pelatihan bahasa Jepang yang tetap mencarikan solusi, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jepang meskipun di tengah Pandemi Covid19.

Serta mengapresiasi dukungan dan perhatian yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Dia berharap, upaya yang dilakukan pihaknya dapat menghasilkan tenga kerja yang siap, untuk ditempatkan di Jepang.

“Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan keistiqomahan kita dalam pengembangan dan kemajuan kota kita bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mendukung Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja lokal berkompetensi untuk magang ke Jepang dalam program Specified Skilled Workers (SSW).

“Iya, setelah kami beraudiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Jakarta pada Selasa 7 September 2021, mereka merespons baik dan mendukung langkah dilakukan Pemerintah Kota Palu,” kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto yang dihubungi di Palu, belum lama ini.

Ia menjelaskan program SSW bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka Kota Palu berada di angka 8,38 persen atau tertinggi di antara 12 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (BPS 2020).

Oleh karena itu, program SSW menjadi salah satu jawaban meminimalisasi angka itu. Kota Palu mendapat kuota 1.000 tenaga kerja sesuai kebutuhan negara tujuan. (***)

Baca juga: Jamkes Masuk Empat Isu Strategis Perlindungan PMI

...

Artikel Terkait

wave

Menpan RB Sebut PP tentang Disiplin PNS Akan Memberikan Kepastian Hukum

Menpan RB menyambut positif PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, karena akan memberikan kepastian hukum atas berbagai pelanggaran.

Kapolri Instruksi Personel Tidak Reaktif Berlebihan Saat Kunjungan Presiden

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo instruksikan personel kepolisian tidak reaktif berlebihan di tengah-tengah kunjungan kerja Presiden.

Kemensos Ubah Mekanisme Pendistribusian Bansos di Kalsel

Kemensos sebut pendistribusian Bansos di Kalsel terhambat kondisi geografis sehingga mekanisme pendistribusiannya diantar langsung ke KPM.

Beredar SK Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos Menjadi ASN Dipercepat 1 Oktober

Beredar kabar pegawai KPK tidak lolos ASN akan diberhentikan lebih cepat 1 Oktober 2021, ditandatangani Plh Kepala Bagian Yayasan Kepegawaian

PAN Berharap Mendagri Tunjuk Plt Kepala Daerah Sesuai Aturan UU

Plt Kepala daerah ditunjuk Kemendagri benar-benar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti diatur dalam perundang-undangan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;