Peluncuran Buku Sejarah Indonesia Versi Terbaru Dijadwalkan Oktober, Libatkan Ratusan Penulis dan Anggaran Rp9 Miliar

Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa peluncuran buku Sejarah Indonesia dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang.

“Proses penulisannya sudah rampung, namun kami menargetkan peluncurannya pada bulan Oktober,” kata Fadli usai menghadiri diskusi publik.

Fadli mengungkapkan bahwa penulisan ulang buku Sejarah Indonesia telah melalui proses pengumpulan masukan dari berbagai pihak.

Masukan tersebut diperoleh melalui rangkaian diskusi publik yang diselenggarakan di sejumlah daerah.

Baca Juga:
DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola Daerah untuk Tingkatkan Produktivitas Ekonomi

Beberapa lokasi pelaksanaan diskusi tersebut antara lain Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Universitas Padang, serta Universitas Hasanuddin di Makassar.

Ia menuturkan bahwa ke depan akan diadakan diskusi kelompok khusus yang melibatkan para pemerhati sejarah di luar tim penulis maupun editor buku tersebut.

“Setelah itu, kami juga berencana mengadakan pemaparan terbuka mengenai buku tersebut,” ujarnya.

Fadli mengungkapkan bahwa salah satu penyebab buku ini belum bisa diluncurkan bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 RI adalah lamanya proses penyuntingan.

Baca Juga:
DPRD DKI Setujui Kenaikan APBD 2026 dan Dukungan PSO untuk Transportasi Umum

Ia menambahkan, tahapan penyuntingan tersebut memang memerlukan waktu yang tidak singkat untuk memastikan hasilnya maksimal.

Selain itu, adanya beragam masukan tambahan juga menjadi faktor yang membuat waktu pengerjaan menjadi lebih panjang.

Kementerian Kebudayaan menargetkan penyusunan ulang buku sejarah Indonesia rampung pada Agustus 2025.

Menteri Kebudayaan menjelaskan, proses pembaruan buku ini melibatkan 113 penulis, 20 editor untuk setiap jilid, serta tiga editor utama yang berasal dari kalangan sejarawan dan akademisi di bidang arkeologi, geografi, sejarah, dan berbagai disiplin ilmu humaniora lainnya.

Baca Juga:
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK Terkait Persetujuan Anggaran

Fadli Zon turut menginformasikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp9 miliar untuk merevisi dan memperbarui buku sejarah Indonesia tersebut.

"Saya tidak ingat persis berapa besar anggarannya, tapi sepertinya tidak terlalu besar. Kalau tidak salah, catatannya sekitar Rp9 miliar," ujar Fadli.

Ia menegaskan bahwa penyusunan ulang buku sejarah ini akan dilakukan secara inklusif dengan mengutamakan sudut pandang Indonesia sentris.

Cakupan pembahasannya meliputi periode awal sejarah Indonesia, masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, era reformasi, hingga pelaksanaan pemilu.

Baca Juga:
Bupati Parigi Moutong Tegaskan Tidak Boleh DPA Diserahkan Tanpa Mekanisme Resmi

“Jadi, kami ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan perspektif Indonesia. Kalau dilihat dari kacamata Belanda, mereka mungkin tidak menganggap ada penjajahan di sini, pandangan mereka tentu berbeda,” ujar Fadli. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola Daerah untuk Tingkatkan Produktivitas Ekonomi

Mukhamad Misbakhun menekankan efisiensi belanja dan efektivitas pelayanan publik sebagai kunci kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

OJK Dorong Literasi Keuangan Inklusif, 59 Juta Pelajar Miliki Tabungan Simpel

OJK ungkap 59 juta pelajar Indonesia memiliki tabungan Simpel senilai Rp32 triliun, dorong literasi keuangan inklusif bagi seluruh kalangan.

KPK Selidiki Dugaan Alih Status dan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

KPK menyelidiki dugaan korupsi dan alih status jamaah haji furoda, khusus, dan reguler, termasuk pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah.

DPRD DKI Setujui Kenaikan APBD 2026 dan Dukungan PSO untuk Transportasi Umum

DPRD DKI Jakarta menyetujui kenaikan APBD 2026 serta alokasi PSO bagi MRT, LRT, dan Transjakarta untuk meningkatkan layanan transportasi.

Rencana Evakuasi Warga Gaza Dinilai Berisiko Ganggu Perjuangan Palestina, DPR Minta Hati-hati

Amelia Anggraini ingatkan pentingnya diplomasi hati-hati agar evakuasi Gaza tidak melemahkan perjuangan Palestina dan kepentingan nasional.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;