Pemerintah Tegaskan Kepercayaan pada Data BPS, Pertumbuhan Ekonomi Q2 2025 Capai 5,12 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemerintah tetap menjadikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.

Menurutnya, lembaga statistik nasional tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus memegang kepercayaan penuh terhadap data yang dirilis oleh BPS dalam menyusun berbagai kebijakan.

"Selama ini kita memang mengacu pada data dari BPS. Mereka biasanya memberikan penjelasan lengkap soal data, metode yang digunakan, serta sumber-sumber informasinya. Jadi, kita tetap menaruh kepercayaan pada BPS," ujar Sri Mulyani saat diwawancarai di Istana Kepresidenan RI.

Baca Juga:
Patroli Gabungan Gagalkan Aksi Bom Ikan di Talatako, Dua Pelaku Ditangkap

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa isu terkait data dari BPS tidak sampai menarik perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Sri Mulyani menyatakan bahwa semua indikator yang digunakan pemerintah bersumber dari BPS, termasuk data terkait rumah tangga.

Ia pun meyakini BPS tetap menjunjung tinggi integritas dalam setiap data yang disajikan.

Di kesempatan lain namun masih di lokasi yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut memberikan penjelasan soal akurasi data yang dirilis pihaknya.

Baca Juga:
Presiden Prabowo Tetapkan Tunjangan Khusus untuk Dokter di Daerah Terpencil Melalui Perpres 81/2025

Ia menegaskan bahwa seluruh data yang dipublikasikan oleh BPS disusun berdasarkan kaidah dan pedoman internasional.

Amalia juga menambahkan bahwa data tersebut bersifat terbuka untuk diuji validitasnya oleh siapa pun.

"Semua sudah mengacu pada standar internasional. Data pendukungnya juga sudah lengkap dan kuat. Jadi, nggak ada masalah," ujar Amalia saat menjawab pertanyaan wartawan.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:
Sekitar 28 Anak Terbunuh Setiap Hari di Jalur Gaza Akibat Pemboman dan Pembatasan terhadap Pengiriman Bantuan

Pada kuartal kedua tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Sementara itu, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di periode tersebut mencapai Rp5.947 triliun.

"Di kuartal kedua 2025, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kenaikannya sebesar 4,04 persen," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud.

BPS mencatat bahwa pada kuartal kedua tahun 2025, seluruh sektor lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan.

Baca Juga:
Samsung One UI 7 Diluncurkan dengan Fitur Baru, tapi Pengguna Melaporkan Berbagai Masalah: Ini Cara Mengatasinya

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, sektor pertanian, perdagangan, serta pertambangan, dengan total kontribusi mencapai 63,59 persen terhadap keseluruhan PDB.

Dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen mencatat pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali belanja pemerintah yang justru mengalami penurunan.

Konsumsi rumah tangga naik sebesar 4,97 persen, sementara investasi atau pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,99 persen.

Masih dalam laporan yang sama, BPS menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDB, yakni sebesar 54,25 persen.

Baca Juga:
PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Tanpa Masuk Kabinet dan Tetap Siap Beri Kritik Konstruktif

Kontribusi sektor ini juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan andil sebesar 2,64 persen dari total pertumbuhan 5,12 persen. (*/Zahra)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Airlangga: KEK dan Digitalisasi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi RI

Airlangga tegaskan percepatan investasi di KEK penting untuk capai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan dorong transformasi industri.

Transaksi Belanja Online Naik, Airlangga: Daya Beli Masyarakat Tetap Kuat di Tengah Tantangan Ekonomi

Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan belanja daring menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga meski kondisi ekonomi penuh tantangan

Rupiah Menguat Ditopang Pertumbuhan Ekonomi dan Melemahnya Dolar AS

Rupiah menguat berkat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dan pelemahan dolar AS, didukung konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pemerintah Siapkan SKB Baru Tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai Libur Nasional Tambahan

Pemerintah akan menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan untuk memperpanjang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

KPK Ungkap Status Paspor Harun Masiku, Hasto Kristiyanto Sempat Jadi Tersangka dan Diberi Amnesti

KPK menjelaskan pencabutan paspor Harun Masiku, buronan kasus suap PAW, serta penetapan dan pembebasan Hasto Kristiyanto lewat amnesti.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;