Nasional, gemasulawesi - Kabar mengenai kehadiran anggota TNI ke lingkungan kampus Universitas Indonesia (UI) saat malam konsolidasi mahasiswa baru-baru ini memicu berbagai reaksi di media sosial.
Banyak pihak mempertanyakan alasan kedatangan anggota militer ke lingkungan kampus, mengingat kampus selama ini dikenal sebagai ruang akademik yang bebas dari intervensi militer.
Munculnya isu ini juga mengingatkan kembali publik pada kekhawatiran soal potensi keterlibatan TNI dalam urusan sipil, yang belakangan sempat ramai diperbincangkan.
Pegiat media sosial Denny Siregar menjadi salah satu tokoh yang turut memberikan tanggapannya.
Melalui akun Instagram pribadinya @dennysiregar pada Minggu 20 April 2025, Denny mengunggah ulang pemberitaan soal TNI masuk ke kampus UI dan menambahkan kritik terhadap tindakan tersebut.
Ia menyayangkan keterlibatan TNI dalam ruang sipil dan menganggap fokus militer seharusnya diarahkan pada hal-hal yang menjadi domain mereka.
“Gak usah terlalu mikirin sipil lah, pak… Pikirkan gimana seandainya negara ini diserang negara lain. Fokus pak, fokus,” tulis Denny dalam unggahannya.
Komentar Denny tersebut langsung mendapat berbagai respon dari warganet. Beberapa pengguna media sosial mengaku khawatir dengan arah perkembangan demokrasi di Indonesia.
Mereka menyebutkan bahwa kondisi saat ini mengingatkan pada masa lalu, di mana kebebasan berkumpul dan bersuara kerap diawasi secara ketat oleh aparat.
"Menuju orde baru...dulu kegiatan berserikat berkelompok hrs izin polsek, koramil," tulis balasan dari akun @nia***.
Komentar tersebut menggambarkan kekhawatiran sebagian masyarakat akan kembalinya praktik-praktik kontrol terhadap ruang sipil seperti yang terjadi pada era Orde Baru.
Isu ini juga menambah daftar panjang kekhawatiran terhadap ruang kebebasan sipil di Indonesia.
Ketika media sosial menjadi ruang utama diskusi publik, setiap peristiwa yang menyentuh aspek hak sipil dan politik sangat cepat menyebar dan menjadi sorotan.
Kritik dari tokoh publik seperti Denny Siregar dan reaksi dari warganet menunjukkan bahwa masyarakat sangat peka terhadap dinamika antara kekuasaan dan kebebasan individu.
Pemerintah serta institusi terkait diharapkan dapat menyikapi isu ini dengan bijak dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga. (*/Risco)
