Gemasulawesi– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprihatinkan langkah beberapa anggota masyarakat yang menginisiasi dan menandatangani petisi desakan kepada pemerintah agar membatalkan syarat yang mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin Covid19 sewaktu masuk area pusat perbelanjaan atau mal.
Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, lewat kanal youtube Lawan Covid19, Selasa 7 September 2021
Ia menyebut, akselerasi vaksinasi yang kemudian diimplementasikan dalam penerapan dalam aktivitas sektor nonkesehatan adalah salah satu strategi menuju fase endemik.
Baca juga: Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Perjalanan Saat PPKM Darurat
“Menurut saya itu kan bukan beban,” kata Maxi.
Kementerian Kesehatan, katanya, lebih menghargai apabila petisi atau protes warga itu berkait ketersediaan vaksin yang menipis di tengah animo masyarakat terhadap vaksinasi yang mulai tinggi.
Kendati demikian, Maxi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat lewat petisi itu masih dalam tahap wajar.
Menurutnya, di beberapa daerah ada yang sampai berdemonstrasi menolak kartu vaksinasi sebagai syarat administrasi di sektor sosial ekonomi itu.
Lebih dari 13 ribu orang meneken petisi mendesak pemerintah membatalkan syarat yang mewajibkan pengunjung pusat perbelanjaan agar menunjukkan sertifikat vaksin covid-19 sebagai syarat administrasi.
Berdasarkan pantauan, Selasa 7 September 2021 pukul 15.15 WIB, petisi “Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi” yang diunggah di situs change.org itu telah diteken 13.645 orang.
Pengunggah petisi, Lilis, dalam bagian penjelasan petisi mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab bila ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terhadap orang yang tidak memenuhi persyaratan vaksin, seperti penderita komorbid, yang terpaksa mengikuti program vaksinasi Covid-19 karena aturan masuk mal yang dibuat pemerintah.
Baca juga: BTKLPP: Penting, Kajian Logam Berat di Lingkungan Pertambangan
Ia berkata, pemerintah seharusnya memberi solusi lain dan mengevaluasi aturan administratif yang diberlakukan sekarang ini, bukan malah menjadikan vaksin suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke mal atau melakukan perjalanan.
Menurutnya, aturan itu memberikan dampak negatif kepada orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta vaksinasi. (****)
