Heboh Video Korban BUMN Mengaku Belum Dibayar Negara, Mahfud MD Beri Pesan ke Presiden: Tolong Kasihani Rakyat

Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD sedang berada di suatu acara
Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD sedang berada di suatu acara Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, menyoroti keluhan para korban PT Istaka Karya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI.

Keluhan ini muncul dari para korban yang mengaku belum menerima pembayaran atas utang perusahaan yang telah mencapai Rp 786 miliar.

Dalam rapat tersebut, Yudan, salah satu perwakilan korban, menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mengirim surat ke berbagai pihak, namun belum ada penyelesaian konkret dari pemerintah.

Yudan juga mengungkapkan bahwa para korban sudah mengalami berbagai kesulitan akibat tunggakan ini.

Baca Juga:
Jelang Rapat dengan DPR RI, Kemendagri Beri Batas Waktu Pengumpulan Laporan Kesiapan Anggaran PSU untuk Pemda

Beberapa dari mereka harus melelang rumah demi bertahan hidup, sementara yang lain bahkan sampai nekat mengakhiri hidupnya akibat tekanan finansial yang terus menghimpit.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini sangat mengecewakan, terutama karena utang yang belum dibayar sudah berlangsung selama belasan tahun tanpa kejelasan.

Terkait situasi ini, Mahfud MD kemudian mengungkapkan pandangannya melalui media sosial.

Dalam sebuah cuitan di akun X resminya, @mohmahfudmd, pada Jumat, 7 Maret 2025, Mahfud memberikan pesan terbuka kepada Presiden agar memberikan perhatian lebih kepada rakyat yang menjadi korban kebijakan pemerintah terkait BUMN ini.

Baca Juga:
Nilai Surat Dakwaan Salah Sasaran, Penasihat Hukum Minta Tom Lembong Dibebaskan dari Kasus Korupsi Impor Gula

"Bapak Presiden, tolong kasihani rakyat yang seperti di video ini," tulis Mahfud MD dalam cuitannya, seraya mengunggah ulang video korban Istaka Karya yang berbicara dalam RDPU bersama DPR RI.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyoroti ketimpangan dalam cara pemerintah menyikapi utang. Ia menilai bahwa ketika rakyat memiliki utang kepada negara, mereka akan dikejar dan asetnya disita tanpa ampun.

Namun, ketika negara memiliki utang kepada rakyat, sering kali proses penyelesaian justru ditunda atau bahkan diabaikan.

"Sering, jk rakyat yg berhutang pd negara maka dikejar, disita asetnya sampai telanjang. Tp sering juga, jika negara yg berhutang pd rakyat maka negara menunda lama atau tak mau membayar meski rakyat sdh berjuang," tulis Mahfud dalam lanjutan cuitannya.

Baca Juga:
Soroti Kejaksaan Agung yang Puji Pertamina, Islah Bahrawi Nilai Kejagung Plin-plan dalam Tangani Korupsi Minyak

Pernyataan Mahfud ini sontak menarik perhatian publik, terutama karena masalah yang dihadapi korban Istaka Karya telah berlangsung cukup lama tanpa solusi.

Beberapa pihak menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih serius dalam menangani kasus ini, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan banyak orang.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait respons terhadap cuitan Mahfud MD. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Jelang Rapat dengan DPR RI, Kemendagri Beri Batas Waktu Pengumpulan Laporan Kesiapan Anggaran PSU untuk Pemda

Kemendagri RI memberikan batas waktu bagi Pemerintah Daerah untuk melaporkan kesiapan anggaran dalam melakukan PSU Pilkada

Nilai Surat Dakwaan Salah Sasaran, Penasihat Hukum Minta Tom Lembong Dibebaskan dari Kasus Korupsi Impor Gula

Tom Lembong, melalui penasihat hukum minta dibebaskan dari kasus dugaan korupsi impor gula, karena surat dakwaan dinilai salah

Soroti Kejaksaan Agung yang Puji Pertamina, Islah Bahrawi Nilai Kejagung Plin-plan dalam Tangani Korupsi Minyak

Pegiat medsos, Islah Bahrawi menyoroti Kejaksaan Agung RI yang tiba-tiba memberikan pembelaan kepada Pertamina di tengah isu korupsi

Soroti Kabar Komisaris Pertamina Patra Niaga yang Rangkap Jabatan, Faizal Assegaf: Pertamina Sarang Kawanan Maling

Kritikus politik, Faizal Assegaf menyoroti Agustina Arumsari yang rangkap jabatan di Pertamina Patra Niaga dan Deputi BPKP

Bima Arya Tanggapi Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah: Kami Pastikan Semua Sesuai Aturan

Wamendagri Bima Arya memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi yang terjadi di penyelenggaraan retret kepala daerah

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;