Kementerian PUPR telah Salurkan Program BSPS Sejak 2016

<p>Foto: Illustrasi bantuan program BSPS.</p>
Foto: Illustrasi bantuan program BSPS.

Berita nasional, gemasulawesi- Kementerian PUPR telah menyalurkan program BSPS sejak tahun 2016 lalu. Tujuannya, meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni, dan masyarakat dapat terlibat aktif serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya.

“Melalui Program BSPS ini kami ingin agar masyarakat bisa merasakan bantuan perumahan dari pemerintah agar rumah sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni,” ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Senin 26 Juli 2021.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, selama enam tahun mulai 2016 hingga 2021 pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membantu sebanyak 10.634 unit rumah.

Baca juga: Puluhan Ribu KK di Sulteng Dapatkan Program BSPS

Dengan rincian, tahun 2016 sebanyak 1.210 unit, 2017 sebanyak 2000 unit, 2018 sebanyak 2000 unit, 2019 sebanyak 2.229 unit, dan 2020 sebanyak 2.445 unit. Adapun jumlah bantuan untuk setiap unit rumah adalah sebesar Rp 20 juta.

“Dana itu diterima masyarakat dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Perumahan juga menerjunkan tim pendamping masyarakat untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelompok.

Khalawi menerangkan, Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.

Baca juga: 2021, Parimo Jatah 47 Penerima Bantuan Rumah Swadaya

Usulan calon lokasi bsps dari bupati

Pelaksanaan itu dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh wilayah Indonesia termasuk. Usulan calon lokasi BSPS, dilakukan dari bupati atau wali kota maupun kementerian dan lembaga terkait.

“Usulannya mengacu pada basis data terpadu dilengkapi dengan data rumah tidak layak huni (RTLH) dan jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya,” jelasnya.

Dia menambahkan Tahun 2021, pemerintah menargetkan Program BSPS sebanyak 750 unit rumah di Provinsi Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan yang cukup tinggi.

Pelaksanaannya tersebar secara merata di tujuh kabupaten kota yakni Bangka 100 unit, Bangka Barat 100 unit, Bangka Tengah 100 unit, Bangka Selatan 100 unit, Belitung 110 unit, Belitung Timur 140 unit dan Pangkal Pinang 100 unit. (***)

Baca juga: Pemprov Sulteng Target Salurkan Ribuan Unit BSPS

...

Artikel Terkait

wave

Supir Angkutan Logistik Dapat Tes Antigen Gratis Kemenhub-Pelindo

Supir angkutan logistik mendapatkan tes antigen covid-19 gratis disediakan Kemenhub-Pelindo di Terminal Sritanjung, Banyuwangi.

Jokowi Soroti Tingginya Angka Kematian Covid-19

Presiden Jokowi menyoroti angka kematian covid-19 di Indonesia kian meningkat. Sehingga meminta semua pemerintah daerah menekannya.

Masyarakat Diminta Konsisten Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19

Masyarakat diminta untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran covid-19, khususnya dalam pelaksanaan 3M.

Tabung Oksigen Langka, Ratusan Ormas Somasi Jokowi

Sebanyak 109 organisasi masyarakat sipil layangkan somasi terbuka kepada Presiden Jokowi dan Menterinya, karena tabung oksigen langka.

Kemendikbud Buka Beasiswa Magang Bersertifikat Mahasiswa Vokasi

Kemendikbud membuka kesempatan bagi mahasiswa vokasi diseluruh Indonesia, untuk mendapatkan program beasiswa magang bersertifikat.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;