Indonesia Teken Kerjasama Pertahanan Informasi dengan Prancis

<p>Foto: Illustrasi Pertahanan Informasi.</p>
Foto: Illustrasi Pertahanan Informasi.

Berita nasional, gemasulawesi– Kerjasama Pertahanan Informasi dengan Prancis mulai dilaksanakan, usai persetujuan kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) dilakukan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Mengan Perancis, Florence Parly, menandatangani perjanjian kerjasama Pertahanan Informasi pada pertemuan bilateral di Hotel de Brienne, Paris, Perancis, Senin 28 Juni 2021.

“DCA menjadi payung penting bagi kerja sama pertahanan yang komprehensif antara Indonesia dan Perancis ke depan yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara,” ujar Menhan Prabowo Subianto dalam keterangan tertulis KBRI Paris, Selasa 29 Juni 2021.

DCA sendiri memperluas cakupan kerja sama pertahanan Indonesia dan Prancis.

Beberapa bidang kerja sama yang akan menjadi fokus antara lain, pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerja sama pasukan pemeliharaan perdamaian, dan pemberantasan terorisme, dan pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama.

Selain itu, DCA juga memuat kerja sama terkait bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana seperti pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum mereda.

Baca Juga: Defisit APBN Mei 2021 Melebar, Tercatat Senilai Rp 219 Triliun

Melalui penandatanganan DCA, kedua negara juga berpeluang memaksimalkan potensi dan keunggulan (competitive advantage) kekuatan masing-masing.

Misalnya, pengembangan keamanan siber dan kerja sama alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai produksi global dalam bidang alutsista.

DCA pun diharapkan dapat meningkatkan interaksi kedua negara di bidang pertahanan, sebagai salah satu sektor kerja sama utama dalam kesepakatan kemitraan strategis kedua negara.

“Saya mengharapkan DCA akan dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama tidak saja antara Kementerian Pertahanan, tetapi juga antara angkatan bersenjata kedua negara, seperti antara kedua angkatan udara dan darat, khususnya di bidang pelatihan dan pendidikan,” ujarnya.

Baca juga: Kementan Bangun Embung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga saling bertukar pikiran atas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Khususnya upaya untuk memperkuat kerja sama pertahanan.

Keduanya juga melihat banyak peluang kerja sama yang dapat segera dilakukan untuk dapat berkontribusi di kawasan, khususnya dalam mendukung implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dan French Strategy in the Indo-Pacific.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada Januari 2020.

Setelah melalui perundingan cukup panjang dan situasi di tengah pandemi Covid-19, kedua menteri menyepakati untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang ditandatangani pada 2011 silam. (**)

Baca juga: Covid Sulteng 29 Juni 2021: Bertambah 75 Kasus Baru

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Didesak Lindungi ABK WNI di Kapal Asing

Destructive Fishing Watch (DFW) mendesak pemerintah mengambil tindak, untuk melindungi awak kapal ikan WNI di kapal asing.

Anleg Tanjung Barat Jadi Tersangka Kasus Pencurian Kelapa Sawit

Polda Jambi menetapkan Anleg Tanjung Barat berinisial BA tersangka kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT Produk Sawit Indo.

Wapres Minta Tempat Wisata Papua Ada Musholla dan Makanan Halal

Destinasi tempat wisata Papua terus berkembang, muncul permintaan untuk menyediakan sejumlah fasilitas seperti musholla dan makanan halal.

Kementan Bangun Embung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Untuk meningkatkan meningkatkan produktivitas pertanian, Kementan membangun embung di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemenkeu Bakal Tambah Pajak Orang Super Kaya Sebesar 35 Persen

Kemenkeu akan menambah lapisan tarif PPh orang super kaya penghasilan di atas Rp 5 miliar mengalami kenaikan tarif pajak sebesar 35 persen.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;