Nasional, gemasulawesi – Mokhammad Najih, yang merupakan Ketua Ombudsman RI, memberikan saran untuk menunda seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara tahun 2024 hingga Pilkada selesai diselenggarakan.
Dalam keterangannya hari ini, 2 Mei 2024, di kantor Ombudsman RI di Jakarta, Mokhammad Najih mengungkapkan harapannya agar BKN atau pihak yang terkait lainnya dapat melakukan diskusi terhadap usulan Ombudsman RI tersebut.
Menurut Mokhammad Najih, usulan itu agar isu seleksi CASN tidak dijadikan komoditas politik oleh para aktor-aktor politik.
“Terdapat kekhawatiran jika momentum seleksi CASN menjadi bagian dari janji-janji politik dalam masa Pilkada tahun 2024,” katanya.
Dia kemudian mencontohkan ada yang menjanjikan mendukung seseorang, nantinya akan dijadikan CASN.
“Itu sangat mungkin untuk dilakukan dalam kampanye,” ucapnya.
Najih menambahkan jika penundaan seleksi CASN ini perlu untuk dipertimbangkan pembahasan netralitas ASN dalam perkara PHPU Pilpres tahun 2024 di MK beberapa waktui yang lalu.
Najih menuturkan jika dalam catatan putusan MK itu sangat jelas.
Menurutnya, meskipun dalam putusannya MK tidak mengaitkan proses keterlibatan ASN sebagai bagian dari hal yang dapat mengurangi demokrasi, namun, diakui dalam putusan tersebut, netralitas ASN untuk ke depannya harus terus untuk dilakukan perbaikan.
Sebelumnya, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan jika pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai segera setelah proses validasi selesai dilakukan yang berdasarkan pada hasil pengisian rincian formasi dari masing-masing kementerian atau lembaga.
Diketahui jika Kementerian PANRB telah menetapkan formasi untuk seleksi CASN 2024 sebanyak 1,28 juta formasi, dengan rincian 75 kementerian dan lembaga 427.850 formasi dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi.
Di sisi lain, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan usulan dari Ombudsman RI mengenai penundaan seleksi CASN tahun 2024 hingga selesainya Pilkada.
“Kementerian PANRB juga dapat melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI,” paparnya.
Junimart menyampaikan jika pemerintah dapat meminta pokok-pokok pemikiran mengenai usulan penundaan seleksi CASN 2024 dari Ombudsman yang menyarankannya berdasarkan pengalaman. (*/Mey)
