IKM Diingatkan Perhatikan Kemasan Produk Dagangan

<p>Foto: Illustrasi kemasan produk dagangan.</p>
Foto: Illustrasi kemasan produk dagangan.

Berita nasional, gemasulawesi– Industri Kecil dan Menengah diingatkan untuk mendesain kemasan produk dagangan, untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan memberikan pengaruh dalam peningkatan omzet penjualan.

“Kemasan atau packaging merupakan salah satu faktor penting dan diperhatikan sebelum memasarkan produk. Khususnya untuk produk-produk yang ingin tembus pasar ekspor,” ungkap Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian saat FGD Peluang Pasar Dalam Negeri dan Ekspor Produk IKM secara virtual, Senin, 12 Juli 2021.  

Sebab, 30 persen produk memiliki kemasan produk dagangan bagus, dapat meningkatkan penjualan karena dilirik banyak konsumen.

Baca juga: Antrean Lama Sertifikat Merek IKM di Parigi Moutong

“Kalau packaging-nya bagus, kemasan menarik, orang-orang kan akan tertarik membelinya. Otomatis penjualannya meningkat. Makanya penting untuk memerhatikan packaging,” ujarnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Para IKM diminta memerhatikan kemasan produk dagangan, branding hingga warna. Agar ketika produk masuk ke pasar, enak dilihat dan memiliki nilai jual tinggi.

Selain itu, Presiden Jokowi pada acara Ekspor Brilian Entpreneur diselenggarakan Kemenperin juga menegaskan, produk domestik harus menang, baik dari sisi kualitas bahan baku hingga kemasan produk dagangan.

“Beliau juga mengatakan, jangan sampai kualitas bahan bakunya bagus, enggak bisa masuk pasar karena packagingnya atau kemasannya jelek,” ungkapnya.

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

Platform digital Klinik Desain Merek Kemasan

Sebab itu, Kemenperin mengembangkan platform digital Klinik Desain Merek Kemasan (KDMK) agar dapat mendorong peningkatan mutu dan fungsi kemasan produk dagangan. Sehingga produk industri lokal dapat unggul dalam persaingan global.

“Platform online ini akan mengintegrasikan seluruh informasi yang ada di rumah kemasan dengan menjadi KDMK sebagai hub,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana mendata kebutuhan dan jenis-jenis mesin yang digunakan Industri, Kecil dan Menengah (IKM).

Data itu nantinya jadi dasar Kemenperian melakukan link and match dengan perusahaan dalam negeri yang memproduksi mesin dan peralatan.

Menperin berpendapat, banyak keuntungan bagi berbagai pihak dengan penggunaan mesin produksi dalam negeri.

Pertama, agar semua nilai tambah industri tetap berada di Indonesia. Kedua, teknologi mesin IKM tidak terlalu sulit untuk dikembangkan di Indonesia dan harganya lebih terjangkau. (***)

Baca juga: Badan POM Kawal Keamanan Khasiat dan Mutu Vaksin Covid 19

...

Artikel Terkait

wave

Rp4 Triliun Realisasi Dana Tambahan Transfer Daerah

Realisasi penggunaan dana tambahan transfer daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19, baru mencapai Rp4,2 Triliun, dari DAU dan DBH.

Kimia Farma Tunda Vaksinasi Individu Berbayar

PT Kimia Farma tunda vaksinasi individu berbayar hingga batas waktu belum ditentukan. Awalnya dijadwalkan dilaksanakan Senin 12 Juli 2021.

Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru

Pemerintah diberikan rekomendasi soal vaksinasi anak dan rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021, Perhimpunan Pendidikan dan Guru.

Vaksinasi di Indonesia Tembus 52 Juta Suntikan

Kementerian Kesehatan mengklaim vaksinasi di Indonesia telah sesuai target Pemerintah, karena berjalan cukup cepat beberapa waktu terakhir

BPK Simpulkan Kinerja Pencegahan KPK Belum Efektif

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI, pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi KPK belum efektif.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;