Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru

<p>Foto: Illustrasi PTM terbatas di sekolah.</p>
Foto: Illustrasi PTM terbatas di sekolah.

Berita nasional, gemasulawesi– Perhimpunan Pendidikan dan Guru berikan pemerintah sejumlah rekomendasi soal vaksinasi anak dan rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

“Rekomenasi yang kami berikan kepada pemerintah ini, untuk menjadi catatan penting dalam pelaksanaan kegiatan itu,” ungkap Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, dalam konferensi pers daring, Minggu, 11 Juli 2021.

Rekomenasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru pertama, adalah perlu adanya sosialisasi dan edukasi. Tentang manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua dapat dilakukan banyak pihak. Mulai dari pihak kementerian, sekolah, guru, hingga media massa.

Sebab, berdasarkan temuan Perhimpunan Pendidikan dan Guru, sebanyak 55,5 persen orang tua tidak mengetahui informasi ihwal vaksinasi anak. Disusul 35,3 persen orang tua mengaku tahu, dan 9,2 persen menyatakan ragu-ragu akan informasi vaksinasi anak.

“Sosialisasi berisi informasi tentang, bagaimana prosedur atau teknis vaksinasi siswa, syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, di mana tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada orang tua secara jelas dan komprehensif,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru
Foto: Illustrasi PTM terbatas di sekolah.

Sekolah mesti proaktif koordinasi terkait vaksinasi anak 

Rekomendasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru kedua, adalah meminta sekolah untuk proaktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi anak siswa. Sekolah dapat juga berinisiatif membangun kerja sama pihak lain dalam penyelenggaran vaksinasi gratis bagi anak secara mandiri.

Pihaknya mencontohkan, ada beberapa sekolah swasta dan negeri di DKI Jakarta bekerja sama dengan organisasi alumni, organisasi masyarakat, dan BUMN.

“P2G meminta vaksinasi bagi siswa, guru, tenaga pendidik dijamin persediaannya dan bersifat gratis dari pemerintah. Walaupun sudah ada vaksin gotong-royong bersifat komersil, kami tetap meminta vaksin gratis dan jangan sampai sekolah memperdagangkan vaksin anak kepada orang tua nanti,” kata dia.

Baca juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru Poltekkes Tinombo Parigi Moutong Dibuka

Selanjutnya, sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, agar dapat melibatkan siswanya untuk hadir di sekolah dengan syarat sudah divaksinasi.

Bagi siswa atau orang tua yang menolak vaksinasi, sementara akses mendapatkan vaksin sudah bisa diperoleh, maka siswa disarankan mengikuti pembelajaran dengan moda daring sebagai konsekuensi.

Kemudian, pihaknya meminta minimal ada empat indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka, yaitu tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa.

Baca juga: Covid Sulteng 11 Juli 2021: Bertambah 184 Kasus Baru

Sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka, pemetaan pemerintah daerah terkait sebaran Covid-19 di daerahnya, termasuk angka positivity rate harus di bawah lima persen sesuai rekomendasi WHO, dan izin dari orang tua siswa yang bersifat personal.

“Izin orang tua bersifat pribadi. Kalau ada satu, dua, tiga siswa yang tidak mau tatap muka, maka sekolah tetap wajib memberikan pelayanan secara daring,” kata dia.

Rekomendasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru kelima adalah bagi daerah yang berada di zona hijau dan memiliki banyak kendala pelajaran karak jauh. Maka direkomendasikan melaksanakan PTM terbatas, dengan memenuhi syarat yang telah dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama. (***)

Baca juga: Cuaca 12 Juli 2021: Wilayah Potensi Ekstrem Termasuk Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Vaksinasi di Indonesia Tembus 52 Juta Suntikan

Kementerian Kesehatan mengklaim vaksinasi di Indonesia telah sesuai target Pemerintah, karena berjalan cukup cepat beberapa waktu terakhir

BPK Simpulkan Kinerja Pencegahan KPK Belum Efektif

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI, pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi KPK belum efektif.

Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting

Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan dua catatan penting terkait pelaksanaan vaksin individu berbayar, yang akan mulai dilayani BUMN Farmasi

Peran Kementerian BUMN Tangani Covid-19 dapat Apresiasi

Senior Equity Research Analyst MNC Sekuritas apresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN tangani covid-19, Melalui emiten farmasi

Jokowi Ajak Masyarakat Bersama Atasi Pandemi Covid19

Presiden Joko Widodo menyebut mengatasi persoalan corona adalah ijtihad kebangsaan. Sehingga, masyarakat diajak untuk atasi pandemi covid19.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;