KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

<p>KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku</p>
KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

Hukum, gemasulawesi – KPK sebut akan terus berupaya memburu mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang sudah lebih dari 2 tahun masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengajak masyarakat dan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk ikut memburu Harun Masiku.

Hal itu diungkapkan oleh Karyoko Deputi bidang Penindakan dan Eksekusi KPK saat dimintai tanggapannya, terkait pernyataan ICW yang menilai lembaga antikorupsi enggan untuk meringkus mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Ia juga mengatakan, kalau pihaknya masih terus mencari Harun Masiku. Karyoko juga menghimbau kepada masyarakat, termasuk ICW, untuk melaporkan segala informasi terkait posisi Harun Masiku.

“Atau paling tidak asal mirip saja, kalian bisa laporkan ke kami. Kalau tidak percaya bisa datang juga, tapi dengan biaya sendiri. Misalnya kita mau kemana, nanti saya cek  dengan bantuan polisi, kami siap. Artinya kami tidak menutup diri. ICW sekali pun bisa, kabarin saja saya. Jangan beranggapan kalau kami tidak ingin itu” ucap Karyoko, Sabtu, 21 Mei 2022.

Pada prinsipnya, kata Karyoto, KPK telah melakukan segala cara untuk menangkap Harun Masiku yang tidak diketahui keberadaannya sejak Januari 2020. Apalagi, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan akan berakhir.

Menurut Karyoko, pihaknya belum mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, sejumlah lokasi yang diduga didatangi Harun Masiku masih akan terus dilacak.

“Saya berharap ada orang yang akan melihat bahwa dia berada di Indonesia, lebih cepat. Jika dia di luar Indonesia, sebenarnya foto biometrik WNI yang akan menyeberang ke luar negeri bisa dideteksi. Kalau keberadaannya di mana sekarang belum diketahui, kalau tahu sudah pasti ditangkap,” ucapnya.

Baca: Bahas Persiapan Calon Jemaah Haji, Menag Yaqut Bertemu Menteri Saudi

Karyoko juga mengatakan, kalau kritik ICW merupakan pil bagi KPK untuk terus memburu Harun Masiku. Menurutnya, penangkapan Harun Masiku merupakan utang yang harus dibayar KPK.

“Kritikan ICW adalah pil sehat bagi kami yang mendorong kami untuk menangkap para DPO yang masih menjadi utang,” jelasnya. (*)

Baca: Gubernur Sulawesi Tengah Himbau Bupati dan Wali Kota Untuk Kurangi Kemiskinan

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub di Makassar

Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub Makassar, rekonstruksi kasus pembunuhan berenacana pegawai dishub Makassar

Makam Arfandi Ardiansyah Dibongkar Untuk di Autopsi

Makam Muh Arfandi Ardiansyah, pengedar sabu yang tewas karena mengalami sesak nafas dan luka lebam di tubuhnya usai ditangkap

Mantan Anggota DPR Wanda Hamidah Terancam Kena Pasal Berlapis

Mantan Anggota DPR Wanda Hamidah terancam kena pasal berlapis setelah diduga melakukan pengerusakan ke rumah mantan suaminya

KPK Tangkap Pejabat Pembakar Dokumen di Kamar Mandi Walkot Ambon

KPK tangkap pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon yang membakar sejumlah dokumen

Jampidsus Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Baru Ekspor CPO

Jampidsus Kejaksaan Agung, tetapkan satu tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Film Menuju Pelaminan adalah film komedi romantis yang akan datang, yang menggunakan pendekatan produksi virtual

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.


See All
; ;