Pemprov Sulawesi Barat Dorong Masyarakat Kelola Lahan Pangan

<p>Pengelolahan Lahan Pangan (Ilustrasi Gambar)</p>
Pengelolahan Lahan Pangan (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Barat, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, dorong pemerintah dan masyarakat kelola lahan guna mengembangkan komoditas pangan.

Hal itu diungkapkan Akmal Malik Pj Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, pada Minggu 18 Juli 2022.

“Daerah Sulawesi Barat yang memiliki luas lahan yang sangat luas, harus dikelola untuk menghasilkan dan memperkuat pangan daerah,” ucap Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Minggu 18 Juli 2022.

Ia mengatakan, ancaman krisis pangan dunia harus ditanggulangi dengan mendorong masyarakat kelola lahan  pangan di daerah guna mendukung penguatan pangan nasional. Menurut dia, penguatan pangan di Sulawesi Barat dilaksanakan Pemerintah Sulawesi Barat dengan mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengelola minimal lima hektare lahan pertanian.

Baca: Resep Sate Maranggi Yang Lezat, Sangat Mudah!

Ia menjelaskan, Provinsi Sulawesi Barat menargetkan menjadi daerah mandiri pangan pada tahun 2023, seluruh OPD yang berada di bawah lingkupi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilibatkan dalam program pencegahan krisis pangan yang mengancam dunia.

Gubernur meminta OPD mengolah lahan untuk tanaman pangan seperti jagung dan tanaman produktif jangka pendek lainnya yang bernilai ekonomis. Dia menuturkan, pagu anggaran APBD 2023 untuk belanja ketahanan pangan akan menyasar salah satu bentuk pembelian benih, pupuk, dan biaya pemeliharaan.

Ia meminta agar OPD Sulawesi Barat bisa mencontoh Bromob Polda Sulawesi Barat yang menjadikan lahan pekarangannya menjadi lahan pangan.

Hardian, Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat, mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk pemanfaatan lahan terlantar.

“BPN tidak hanya berpikir legalitas tanah bagi masyarakat dan pemerintah, tetapi juga berupaya untuk mendukung peningkatan nilai tambah tanah agar dapat digarap secara lebih bijak menjadi lahan pangan,” jelasnya. (*/Ikh)

Baca: Tiga Warga Sulawesi Selatan Jadi Korban Penyerangan KKB

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BPS Sebut Rokok dan Beras Jadi Pemicu Kemiskinan di Gorontalo

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi menyebutkan, beras dan rokok menjadi salah satu komoditi yang menjadi pemicu angka kemiskinan

Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat, Tanam Jagung Morowali Utara

Pemanfaatan dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, menargetkan tanam

Desa Tertinggal Sulawesi Tengah Tersisa 17 Desa

Desa tertinggal di Sulawesi Tengah menurun sebanyak 123 Desa berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Siap Distribusikan Minyak Goreng Curah di Indonesia Timur

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan akan siap mendistribusikan minyak goreng curah akan dibentuk dalam kemasan

Stok Beras Bulog Sangihe Aman Hingga Enam Bulan Kedepan

Stok beras di gudang Bulog di Tahuna, Kabupaten kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, cukup untuk kebutuhan sampai

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;