BKPM: Investasi Green Energy di Kaltara Harus Libatkan UMKM

<p>Foto: Menteri Investasi, Bahlil.</p>
Foto: Menteri Investasi, Bahlil.

Berita nasional, gemasulawesi– Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan, proyek investasi green energy di Kaltara, harus melibatkan UMKM sekitar daerah.

“Sehingga bisa mendongkrak perekonomian daerah setempat,” ungkap Bahlil saat Konferensi Pers di Jakarta, Selasa 27 Juli 2021.

Kebijakan investasi green energy di Kaltara, harus melibatkan UMKM itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihaknya meyakini, kawasan green energy yang bersifat hilirisasi itu akan mampu terealisasi.

Baca juga: Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Pihaknya menilai, realitanya pandemi covid-19 tidak memengaruhi pertumbuhan sektor usaha di bidang hilirisasi.

Dia mengatakan, proyek investasi green energy di Kaltara itu mencapai miliaran dollar Amerika Serikat (AS).

Investasi dari para investor dalam dan luar negeri itu untuk membangun kawasan green energy di Kaltara.

BKPM, investasi green energy di Kaltara itu bisa mendongkrak investasi di tahun 2021 ini.

“Belum saya buka sekarang, kita bangun besar-besaran investasinya puluhan billion dolar AS, kita akan bangun di Kalimantan Utara, tapi nanti yang akan umumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi (Marinves) aja,” kata dia.

Baca juga: DPRD Nilai Positif Penyiapan Tenaga Kerja di Parigi Moutong

Upaya pemerintah menarik investasi

Dia menyampaikan untuk menarik investasi di luar pulau Jawa, termasuk kawasan green energy di Kalimantan Utara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya.

Pertama, memberikan insentif tidak bisa didapatkan di Jawa. Kedua, mengurus perizinan. Ketiga, membantu investor sampai dengan melakukan proses pembangunan dari investasi ditanamkan di dalam negeri.

“Jangan ada palak-palak, kalau pengusaha datang sudah kita palak duluan ya mereka akan berpikir datang ke daerah. Kita welcome untuk investasi dalam dan luar negeri,” ucapnya.

Adapun perkembangannya, realisasi investasi di luar pulau Jawa sebesar Rp 228,23 triliun di sepanjang semester I-2021.

Angka itu, setara dengan 51,5% dari total realisasi investasi Januari-Juni 2021 sebesar Rp 443,76 triliun. Sementara itu, untuk nilai investasi di Kalimantan Utara pada semester I 2021 mencapai Rp 1,23 triliun. Nilai investasi itu tersebar dalam 246 proyek.

“Persoalan sosial mereka izin-izin kita selesaikan, sehingga memberi rasa keyakinan. Selain itu, eksistensi dan politik, dan keamanan agar mereka jalan,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Sekda Harap Investasi Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

...

Artikel Terkait

wave

Menparekraf Harap Dana Hibah Pelaku Usaha Wisata Segera Cair

Menparekraf Sandiaga Uno berharap dana hibah pelaku usaha wisata segera cair. Ini sebagai solusi akibat penurunan omzet akibat pandemi.

Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah bisa mitigasi resiko realisasi investasi di kuartal mendatang dengan strategi.

Pemda Luwu Utara Beri Bantuan Alsintan Poktan

Pemda Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beri bantuan Alsintan Poktan, bersumber dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja

Menteri Ida Fauziyah menyebut Kemnaker sedang melakukan penyusunan Permenaker BSU atau bantuan subsidi upah pekerja atau buruh.

Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;