Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja

<p>Foto: Menteri Ida Fauziyah.</p>
Foto: Menteri Ida Fauziyah.

Berita nasional, gemasulawesi- Menteri Ida Fauziyah menyebut Kemnaker sedang melakukan penyusunan Permenaker BSU atau bantuan subsidi upah pekerja.

“Pemberian bantuan diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh,” ungkap Ida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 24 Juli 2021.

Dalam proses penyusunan Permenaker BSU, pihaknya mematangkan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Baca juga: Ini Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah

Program pemberian BSU itu, merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi dunia usaha beserta pekerja dan buruh.

BSU itu nantinya akan diberikan kepada pekerja atau buruh yang terdampak pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tujuan dikeluarkan BSU untuk mencegah pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pekerjanya.

“Selain itu, juga untuk membantu pekerja dirumahkan atau berkurang gaji karena pembatasan jam kerja,” ujarnya.

Pemerintah akan pula memprioritaskan Kartu Prakerja bagi korban PHK. Selain itu, Kemnaker juga telah melangsungkan program reguler perluasan kesempatan kerja yang dapat membantu masyarakat di masa pandemi covid-19.

Program itu berupa program padat karya untuk 45.000 orang dan tenaga kerja mandiri melalui wirausaha produktif untuk 100.000 orang.

Baca juga: Disperindag Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Segera Sosialisasikan Pemanfaatan Tol Laut

Pemerintah dukung dunia usaha

Bahkan sebelumnya, pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan untuk dunia usaha.

Dukungan itu mulai dari percepatan vaksinasi pekerja atau buruh di sektor esensial, memperpanjang berbagai stimulus yang telah diberikan, hingga memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19 agar perekonomian masyarakat bergerak seiring dengan pemulihan ekonomi nasional,” kata dia.

Melalui berbagai dukungan itu diharapkan, pengusaha terus melakukan dialog secara bipartit dengan buruhnya untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, keberlangsungan usaha pengusaha dapat terjaga dengan tetap memperhatikan keberlangsungan hidup buruh, khususnya pada masa pandemi.

“Saya yakin dan percaya apabila pengusaha dan buruh saling terbuka dan berdialog mengenai masalah yang sedang dihadapi maka akan mendapatkan solusi dan jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Dorong Pengusaha Manfaatkan Tol Laut

...

Artikel Terkait

wave

Mendes PDTT Minta Pemda Salurkan BLT Dana Desa Sekaligus

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar meminta BLT Dana Desa disalurkan langsung tiga bulan, tanpa perlu dibayarkan secara bertahap.

Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

Bantuan tunai UMKM 2021 tahap dua 2021 dicairkan bertahap, saat pemberlakuan PPKM, merespons kebijakan pemerintah ditengah banyak merugi.

Baru 17 Juta Orang Penerima Vaksin Covid19 Secara Lengkap di Indonesia

Berdasarkan data Kemenkes, hingga saat ini penerima vaksin covid19 secara lengkap di Indonesia baru mencapai 17 juta orang.

Kementan: Jangan Khawatir, Stok Pangan Mencukupi

Kementan menyebut stok pangan mencukupi dan meminta masyarakat Indonesia agar tidak khawatir, akhir Desember, cadangan 10 juta ton beras.

Cegah PHK, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Bantuan Subsidi Upah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah pekerja 2021, diharapkan dapat mencegah PHK akibat dari pandemi covid-19.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;