Askrindo Beri Jaminan ke 8130 UMKM, Senilai Rp 4,8 Triliun

<p>Foto: Salah Satu Produk UMKM.</p>
Foto: Salah Satu Produk UMKM.

Berita nasional, gemasulawesi– Perkuat pemulihan ekonomi nasional, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberikan penjaminan sekitar Rp 4,8 triliun kepada 8130 UMKM.

“Jaminan yang diberikan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui penjaminan kredit modal kerja ini, kami berharap bisa meningkatkan permodalan pelaku UMKM, sekaligus menurunkan risiko kredit perbankan,” ungkap Direktur Operasional Askrindo Erwan Djoko Hermawan dalam siaran pers, Senin 21 Juni 2021.

Penjaminan dari anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) ini diberikan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung, sekaligus mengurangi lonjakan kredit bermasalah tengah dihadapi perbankan nasional.

Baca juga: Terealisasi 52 Persen, Satgas Maksimalkan Penyaluran Program

Baca juga: Cukup Tinggi, Angka Buta Aksara di Banggai Sulawesi Tengah

Berdasarkan sektor usaha, penjaminan kredit modal kerja masih didominasi oleh sektor perdagangan dengan plafon mencapai Rp 3,3 Triliun. Selanjutnya, diikuti penjaminan jasa dan sektor lainnya Rp 363 Miliar, dan penjaminan bagi sektor pertanian dan kehutanan sekitar Rp 357 Miliar.

“Semoga ekonomi masyarakat tetap berputar, suplai barang dan permintaan semakin meningkat, sehingga pada akhirnya penyerapan tenaga kerja kembali terbuka,” ujarnya.

Baca juga: Muhammadiyah Bantu Pemulihan Pasca Bencana Sigi

Baca juga: Polisi Masih Usut Perampokan Nasabah Bank di Kota Palu, Sulawesi Tengah

Besarnya penyerapan sektor perdagangan menjadi indikasi semakin kuatnya pemulihan daya beli masyarakat serta gerak perekonomian yang semakin membaik.

Kedepan, Askrindo berkomitmen untuk berpartisipasi memperkuat pemulihan ekonomi nasional khususnya melalui penjaminan kredit ke segala sektor usaha yang kredibel.

Baca juga: Muhammadiyah Bantu Pemulihan Pasca Bencana Sigi

Baca juga: BPJS Tunggu Kelanjutan Kerjasama Dari Pemda Parigi Moutong

“Kami membantu perbankan dalam mengurangi rasio kredit macet, di tengah upaya pemerintah dan regulator mengurangi dampak lonjakan kredit bermasalah perbankan akibat Covid-19,” ujarnya.

Berdasarkan wilayah, Jawa Tengah dan Jawa Timur mendominasi penyerapan penjamin. Serapan penjaminan di Solo mencapai Rp 228 Miliar, diikuti Surabaya Rp 215,6 Miliar, dan Semarang Rp 201,1 Miliar. (***)

Baca juga: OJK Awasi Ratusan Miliar Rupiah Dana Pemulihan Ekonomi Sulteng

Baca juga: Sekda Harap Investasi Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

...

Artikel Terkait

wave

Akibat Lonjakan Covid 19, Rupiah Anjlok ke Rp 14.390

Nilai tukar rupiah lemah hingga diposisi 0,10 persen jika dibandingkan perdagangan pasar spot, rupiah anjlok diposisi Rp14.390 per dolar AS

Warga Diminta Dukung Program Gernas Bangga Buatan Indonesia

Pemerintah menggalakkan Program Gernas Bangga Buatan Indonesia, warga diminta memberikan dukungan dengan memilih produk UMKM ketimbang impor.

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 920 Ribu per Gram

Harga emas ANTAM per batang pada perdagangan Jumat, 18 Juni 2021, turun Rp 8 ribu dibandingkan dengan kemarin.

KTNA Tolak Beras Impor Masuk Parigi Moutong

Kelompok Tani dan Nelayan atau KTNA tolak beras impor masuk di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, karena tiap tahun surplus beras.

Disperindag: Penting, Sertifikasi Halal Produk UMKM di Parimo

Disperindag Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebut penting sertifikasi halal produk UMKM, agar bisa masuk ke swalayan jika miliki syarat.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;