Bupati Parigi Moutong Sebut Ada Pejabat Terdahulu yang Gagal Kelola Anggaran

<p>Ket Foto: Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu. ((Foto/Diskominfo Parigi moutong)</p>
Ket Foto: Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu. ((Foto/Diskominfo Parigi moutong)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Bupati Parigi Moutong H. Samsurizal Tombolotutu sebut ada pejabat terdahulu yang gagal kelola anggaran, akibatnya OPD tersebut tidak diberikan anggaran lagi.

Hal itu disampaikan Bupati sesaat setelah melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional beberapa waktu lalu.

Samsurizal menyebutkan, di tahun 2019 lalu terdapat pejabat gagal mengelola anggaran, akibatnya OPD yang dipimpinnya dikenakan sanksi.

Baca : Kasatpol PP Kota Palu yang Baru Perkuat Sinergitas Antar OPD

Sanksi itu sesuai dengan aturan Menteri Keuangan ialah diberikan tindakan sanksi administrasi, selain itu, semua pejabat tersebut telah tercatat agar tidak lagi mengelola Keuangan yang ada di daerah.

“Saya mohon pada kepala BPKAD juga Bappelitbangda, mereka – mereka yang dulu Pejabat gagal kelola anggaran tak boleh lagi dikasih anggaran, saya sudah garis bawahi, juga pejabatnya yang bertanggung jawab merupakan Eselon II dalam hal ini Kadis. Kita jagan cuma menyalahkan pegawai kecil namun pejabat penanggung jawab tak diberikan sanksi. Olehnya saya mendapatkan penekanan dari Kemendagri juga Kemenkeu agar menegakkan aturan ini,” katanya.

Bupati Samsurizal, menyampaikan pesan terhadap pejabat yang baru dilantik agar intropeksi diri tidak melanggar aturan pada Dinas yang baru dipimpin yang cuma merugikan diri sendiri juga masyarakat.

Baca : Wahana Permandian di Kota Makassar Ramai Dikunjungi

Adapun daftar pejabat baru yang dilanti oleh Bupati Parigi Mountong Samsurizal Tombolotutu diantaranya.

– Drs Aminuddin sebelumnya menjabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang menjabat sebagai staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah.

– Abd Azis Tombolotutu SKom sebelumnya menjabat Kadis PUPRP, sekarang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Baca : 711 Personel Polda Sulteng Naik Pangkat Diawal Tahun 2023

– Hendra Bangsawan ST MSi Sebelumnya menjabat Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, sekarang menjabat sebagai Kadis PUPRP.

– Dra Alina A Deu MSi sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM, sekarang menjabat sebagai Sekretaris DPRD.

– Hartati SSos sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD, sekarang menjabat sebagai Kepala BKPSDM.

Baca : Sulteng Diguncang 1.442 Kali Gempa Sepanjang Tahun 2022

– Mahmud M Tandju SH MH sebelumnya menjabat Kadis Pendapatan Daerah, sekarang menjabat sebagai Kadis Sosial.

– Moh Nasir SPi MSi sebelumnya menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan,sekarang menjabat sebagai Kadis Ketahanan Pangan.

– Moh Sakti A Lasimpala SPd MAP sebelumnya menjabat Kepala Kesbangpol, sekarang menjabat sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan.

– Masdin SSos MSi sekarang menjabat sebagai Kepala Kesbangpol. (*/NRL)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Aliran Sesat Bab Kesucian Gemparkan Warga Kabupaten Gowa

Warga di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) gempar dengan munculnya aliran sesat bernama “Bab Kesucian”.

Penumpang Pesawat Bandara Hasanuddin Tahun 2022 Naik 43 Persen

Penumpang pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di tahun 2022 tercatat sebanyak 9,5 juta atau naik 43 persen

Kasatpol PP Kota Palu yang Baru Perkuat Sinergitas Antar OPD

Menjadi Kasatpol PP Kota Palu yang baru, Nathan Pagasongan menegaskan, dibawah pimpinannya akan memperkuat sinergitas antar OPD.

Wahana Permandian di Kota Makassar Ramai Dikunjungi

Destinasi wahana permandian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, ramai dikunjungi pengunjung pada liburan sekolah dan

711 Personel Polda Sulteng Naik Pangkat Diawal Tahun 2023

Sebanyak 711 personel perwira, brigadir dan tamtama per 1 Januari dilingkungan Polda Sulteng mendapatkan hadiah kenaikkan pangkat.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;