Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah itu, dengan mendukung penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana.
Dalam melakukan kerangka dasar pelayanan SPBE yang berintegritas, diperlukan gambaran yang utuh tentang proses pelayanan publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai mengaku mengapresiasi tim penyusun dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE Universitas Tadulako bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong yang telah menunjukkan komitmen dan kegigihannya dalam pembangunan SPBE di Parigi Moutong.
“Pembangunan arsitektur peta rencana arsitektur SPBE merupakan salah satu amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini merupakan platform untuk kebijakan digitalisasi pemerintah untuk pembukaan yang jarang terjadi dalam pembangunan instansi pemerintah,” ujarnya saat peresmian FGD, Senin 5 Desember 2022.
Baca: Ketua KONI Parigi Moutong Minta Tim Sepak Bola Bermain Tanpa Beban
Ia mengatakan, sesuai surat edaran pemerintah pusat, saat ini terdapat berbagai aplikasi yang dimiliki dan dikelola oleh instansi pusat dan Pemda untuk mendukung pelaksanaan layanan digital.
Namun, kata Badrun, pengembangan dan pengembangan aplikasi ini cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi, dan hampir semua petugas perlindungan data membuat aplikasinya sendiri, namun aplikasi tersebut tidak terintegrasi.
“Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dibuat dan dikembangkan aplikasi sektoral yang belum terintegrasi, sehingga berdampak pada peningkatan risiko operasional dan keamanan informasi serta membebani pada keuangan Negara,” terangnya.
Baca: Madrasah Alkhairat Parigi Gelar Reuni Akbar ke- II
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parigi Moutong, Enang mengatakan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta good governance, bertujuan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat agar mampu memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas untuk memenuhi fungsi birokrasi sebagai abdi masyarakat. Sehingga terjadi kepemimpinan yang bersih dan berwibawa.
“Dalam meningkatkan SDM aparatur pemerintah melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis rekruitmen ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.
Dengan ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan bertanggung jawab, maka program utama yang akan dilaksanakan adalah pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional yang melakukan pembenahan sistem perencanaan, penganggaran dan transformasi akuntabilitas birokrasi. (Ikh/Mn)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
