Ratusan CPNS Parigi Moutong Tahun 2018 Akan Ikuti Prajabatan

<p>Ahmad Saiful, Kaban BKPSDM Parimo.</p>
Ahmad Saiful, Kaban BKPSDM Parimo.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan mengikuti prajabatan.

“Totalnya sebanyak 198 CPNS akan ikuti prajabatan tahun 2020,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong, Ahmad Saiful usai membuka kegiatan koordinasi prajabatan CPNS Parigi Moutong, Jumat 7 Februari 2020.

Rencananya, pelaksanaan prajabatan 198 CPNS akan dilaksanakan pada bulan akhir Maret tahun 2020.

Ia menjelaskan, 198 CPNS yang akan melaksanakan prajabatan adalah angkatan tahun 2018. Pelaksanaan prajabatan ditunda dengan alasan bencana gempa yang melanda Parigi Moutong.

Penundaan itu kata dia, bersamaan dengan lima daerah terdampak bencana gempa Pasigala beberapa waktu lalu. Termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunda pelaksanaan prajabatan.

Baca juga: 77 Pejabat Kabupaten Parigi Moutong, Belum Laporkan Harta Kekayaan

Baca juga: Hakim PN Parigi Putuskan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Cs Kembalikan Dana 4,9 Miliar Rupiah

“Sejumlah CPNS itu kami kumpulkan untuk koordinasi terkait persoalan teknis. Sebelum pelaksanaan prajabatan,” terangnya.

Ia melanjutkan, 198 CPNS itu sudah harus lolos prajabatan pada 1 Agustus 2020 mendatang. Salah satu syarat sebelum diangkat menjadi PNS adalah mengikuti prajabatan atau Latsar.

Teknis prajabatannya, 198 CPNS akan dibagi ke dalam lima sesi. Tiap sesi akan diisi sekitar 40 orang.

Setiap sesi kata dia, akan memakan waktu pelaksanaan prajabatan selama 51 hari. Terbagi ke dalam pembagian 21 hari sesi dalam ruangan. Dan waktu 30 hari untuk sesi kembali ke instansi masing-masing.

“Kemudian, tiga hari mengikuti ujian setelah dua sesi pertama dilalui,” tuturnya.

Pelaksanaan prajabatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Persyaratan pelaksanaan prajabatan serta materi-materinya, sangat jelas terlihat dalam Perka LAN.

Contohnya, apabila ada CPNS wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui mesti mengikuti prajabatan dan mengikuti Perka LAN.

“Teknisnya nanti, tiap sesi yang diisi 40 peserta akan saling bergantian mengikuti sesi dalam ruangan,” tutupnya.

Baca juga: Pembinaan KAT Kabupaten Parigi Moutong Jadi Percontohan Daerah di Indonesia

Baca juga: Perda Segera Atur Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Parigi Moutong

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Pembinaan KAT Parigi Moutong Jadi Percontohan Daerah di Indonesia

Pembinaan warga KAT di Kabupaten Parigi Moutong menjadi percontohan berbagai daerah di Indonesia Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Parigi Moutong Akan Miliki Sirkuit Balap Motor

Kabupaten Parigi Moutong segera akan memiliki sirkuit balap motor Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Olahraga Rekreasi Salah Satu Fokus Disporapar Parigi Moutong

Tidak hanya prestasi saja, jenis olahraga rekreasi juga menjadi fokus Disporapar Kabupaten Parigi Moutong. Berita, Poso Palu dan Banggai

77 Pejabat Parigi Moutong, Belum Laporkan Harta Kekayaan

Sebanyak 77 Pejabat daerah Kabupaten Parigi Moutong, belum melaporkan harta kekayaan tahun 2018 Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Perda Segera Atur Komunitas Adat Terpencil Parigi Moutong

KAT Kabupaten Parigi Moutong segera diatur dalam Perda. Melalui kerjasama DPRD dan Dinas Sosial (Dinsos) dalam penyusunannya. Berita, Poso Palu dan Banggai

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;