BPKP Sulawesi Barat Diminta Kawal Akuntabilitas Pembangunan

<p>Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (Foto Istimewa) </p>
Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik (Foto Istimewa)

Berita Sulawesi Barat, gemasulawesi – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanan (BPKP) Sulawesi Barat, diminta Penjabat Gubernur Sulawesi Barat agar tetap kawal akuntabilitas pembangunan di provinsi itu.

Hal itu diungkapkan Akmal Malik Penjabat Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa 20 Juli 2022.

“BPKP Sulawesi Barat diminta agar kawal akuntabilitas pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan,” ucap Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Mamuju, Selasa 20 Juli 2022.

Ia mengatakan BPKP Sulawesi Barat diharapkan menjadi kekuatan eksekutif dalam mengawal masalah terkait akuntabilitas. Menurut dia, pemerintah harus memaksimalkan pengawasan pembangunan agar pembangunan berjalan dengan baik dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Baca: Covid-19 Terkendali, Dinkes Kendari Imbau Warga Tetap Waspada

Ia juga meminta BPKP Sulawesi Barat harus bisa memaksimalkan pengawasan bangunan pemerintah agar bangunan pemerintah yang sedang dibangun tidak terancam ambruk, karena Sulawesi Barat merupakan daerah gempa terjadi.

“Banyak gedung pemerintahan di Sulawesi Barat yang tidak kuat menahan gempa, dan pengawasan gedung belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga perlu dievaluasi dengan meningkatkan pengawasan gedung pemerintah,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, Pemprov Sulawesi Barat akan menyurati BPKP Sulawesi Barat untuk meminta BPKP kualifikasi struktur gedung pemerintah itu tahan gempa. Dia juga meminta pemerintah tingkat kabupaten untuk bekerja sama mensukseskan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Barat.

Ia mengatakan, tanpa kerjasama, pembangunan tidak akan berjalan maksimal, sehingga pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat harus bersinergi agar pembangunan bisa berhasil.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hary Bowo mengatakan BPKP Sulawesi Barat akan memaksimalkan perannya dalam mengawasi akuntabilitas proyek desain dan pembangunan gedung pemerintah di Sulawesi Barat.

“BPKP Sulawesi Barat juga akan memaksimalkan pengawasan terhadap pembangunan pemerintah Sulawesi Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ucapnya. (*/Ikh)

Baca: Genjot Produksi, Petani Sulawesi Tengah Dapat Bantuan Alsitan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Genjot Produksi, Petani Sulawesi Tengah Dapat Bantuan Alsitan

Genjot produksi hasil pertanian, Bantuan Alsitan sebanyak 33 unit diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah

Lestarikan Hutan Bakau Togean, BTNKT Ajak Masyarakat Pulau

Lestarikan hutan bakau di Togean, Balai Tanam Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) ajak masyarakat pulau di Togean

Kunjungan Wisata Togean Meningkat Usai Longgarkan Prokes

Kunjungan wisatawan mancanegara di loka wisata Togean, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, BTNKT sebut mulai meningkat

Polemik Ijazah Ditahan, Ini Penjelasan Disdikbud Parigi Moutong

Polemik terkait pengambilan Ijazah dan Rapor ditahan, Kepala Bidang Management Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi

Bupati Parigi Moutong Rombak Kabinetnya, Berikut Namanya

Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu kembali melakukan rombak kabinetnya bertempat di Bukit Lagueyas atau

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;