Nelayan Kabupaten Donggala Keluhkan Sulit Surat Izin Melaut

<p>Nelayan Donggala (Foto Istimewa)</p>
Nelayan Donggala (Foto Istimewa)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Nelayan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, keluhkan pembuatan surat izin kapal melaut dan jarak tangkap juga hanya 12 mil, saat ini nelayan di Donggala mengurus izin melaut ke Makassar dan Bitung.

Nelayan Donggala mengakui, tidak hanya dari segi perizinan, mereka kerap terkendala jatah distribusi solar dan infrastruktur pelabuhan yang tidak merata.

Hal itu disampaikan Marwan H. Arsyad, perwakilan nelayan Donggala, rombongan Komisi IV DPR RI yang diketuai Rusdi Masse Mappasessu, saat berkunjung ke UPT Pelabuhan Perikanan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala, dimana berlangsung pembicaraan yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat dan para nelayan setempat, Kamis 14 Juli 2022.

“Kami juga ingin pengurusan izin melaut itu bisa dilakukan di Sulawesi Tengah,” harap Marwan.

Baca: Ratusan Hewan Ternak di Sulawesi Selatan Terpapar Wabah PMK

Ketua Tim Rusdi Masse Mappasessu yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan akan menyampaikan aspirasi nelayan Donggala ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia tidak ingin kehadiran Komisi IV di Donggala sia-sia.

Ia mengatakan, melalui pertemuan ini kami akan menyampaikan aspirasi kelompok nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami tidak ingin pulang dari sini tanpa hasil.

Politisi dari Fraksi NasDem ini mengatakan pada tahun 2023 akan dibangun pelabuhan perikanan donggala dengan anggaran sebesar Rp 14 Miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Moh. Arif Latjuba berharap Sulawesi Tengah diberikan kewenangan agar mempermudah nelayan yang keluhkan izin melaut dengan mempermudah akses izin dan pelayanan bagi nelayan.

Selain keluhkan buat surat izin kapal melaut, Arif juga menyinggung kebutuhan solar untuk para nelayan. Dia mengatakan, kebutuhan solar nelayan Donggala 120.000 ton per bulan. Namun yang tersedia hanya 40 ton per bulan.

“Di sini Donggala, banyak jerigen hanya digunakan untuk bermain sepak bola karena tidak ada isinya. Akhirnya banyak kapal nelayan yang terparkir karena tidak ada solar,” ucap Arif. (*/Ikh)

Baca: Kedapatan Bawa Sabu, Oknum ASN Gorontalo Ditangkap Polisi

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Siaga Level III, Gunung Awu Masih Dalam Fase Krisis Seismik

Berita Sulawesi Utara, gemasulawesi – Siaga level III, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, masih dalam fase krisis seismik. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Gunung Api PVMBG Oktory Prambada melalui aplikasi percakapan dari Manado, Kamis 14 Juli 2022. &#8220;Hal ini terkait [&hellip;]

Rapat Pleno Calon Pelaksana Sekolah Penggerak Parigi Moutong

Rapat pleno membahas penetapan kepala sekolah calon pelaksana Program Sekolah Penggerak, yang di gelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyuluhan Stunting, Upaya TP-PKK Guna Menekan Stunting

Penyuluhan stunting, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Parigi Moutong dalam upaya guna

Pemkot Makassar Fokus Kembangkan UMKM di Lorong Wisata

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, melalui Dinas Komunikasi dan Informasi memfokuskan kembangkan UMKM lorong

Banjir di Buol Sulawesi Tengah Rendam Puluhan Rumah Warga

Banjir di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 12 Juli 2022 merendam puluhan rumah warga. Peristiwa yang

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;