Disdikbud Parigi Moutong Sosialisasi Program Percepatan Akreditasi

<p>Foto Istimewa</p>
Foto Istimewa

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, menggelar sosialisasi pendampingan program percepatan akreditasi Sekolah Dasar (SD) sebanyak 422 di daerah itu.

Sekretaris Disdikbud Sunarti mengatakan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar merencanakan kegiatan bimbingan sosialisasi program percepatan belajar ini karena akreditasi dinilai sangat penting karena menunjukkan citra sekolah sebagai sarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan mutu.

“Akreditasi ini juga menjadi bahan penilaian untuk menentukan layak tidaknya satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan, yang tentunya dilakukan melalui akreditasi untuk mendapatkan pengakuan mutu melalui proses penilaian yang berwenang, dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah,” ujarnya. ketika kami bertemu pada hari Rabu 06 Juli 2022.

Dijelaskannya, hampir sebagian sekolah masih belum terakreditasi, ada yang sudah terakreditasi namun empat tahun sudah lewat atau kadaluarsa, karena melihat masa waktunya.

Baca: Cegah Wabah PMK, Pemrov Sulawesi Barat Bentuk Tim Satgas

Ia berharap seperti sekolah yang sudah terakreditasi tapi perlu menaikkan nilai dari B ke A, dengan begitu sekolah juga dapat diukur, khususnya SD di Parigi Moutong.

“Misalnya SD di Parigi Moutong menjamin mutu pendidikan dengan mengevaluasi delapan standar pendidikan. Karena akreditasi tersebut memiliki tingkat akreditasi A, B dan C,” jelasnya.

Menurutnya, jika ada sekolah yang masih terakreditasi C, maka sudah menjadi tugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik sarana prasarana maupun usulan guru untuk menaikkan statusnya menjadi B, kekurangan tersebut harus diperbaiki.

Dengan itu, akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk menetapkan pedoman bagi sekolah yang berpredikat A, B atau C.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Ibrahim mengatakan, tujuan dari RPJMD dan Renstra Disdikbud adalah pendidikan yang berkualitas, terbukti dengan tercapainya nilai akreditasi minimal B yang sudah mencapai 50 persen.

“Kalau 50 B kalau kita bagi, jelas yang mendapat akreditasi A atau C masing-masing telah mencapai 50 persen,” tutupnya. (*/Ikh)

Baca: P2KB Sulawesi Tengah Tekankan Penanganan Stunting di Parigi Moutong

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

P2KB Sulawesi Tengah Tekankan Penanganan Stunting di Parigi Moutong

Tekankan penanganan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Dinas

Kewirausahaan Berbasis Digital Pengusaha Perempuan di Parigi Moutong

Kewirausahaan berbasis digital bagi kelompok usaha perempuan terutama bagi pelaku usaha mikro menengah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Diduga Rusak Lingkungan, Warga Minta Hentikan PETI Sungai Tabong

Tambang Emas Ilegal Buol, Sungai Tabong Diminta Setop Warga, karena dinilai bisa merusak lingkungan sehingga berpotensi besar

Sejumlah Polisi Terima Penghargaan Berprestasi dari Kapolres Tolitoli

Sejumlah satuan anggota polisi Polres Tolitoli, Sulawesi Tengah yang melakukan pengungkapan kasus besar terima penghargaan

Polres Parigi Moutong Siap Dikritik Demi Pelayanan Baik Bagi Masyarakat

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Parigi Moutong AKBP Yudy Arta Wiyono, mengungkapkan bahwa pihaknya di Polres Kabupaten Parigi Moutong siap

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;