Kota Palu Butuh Langkah Cepat Cegah Pernikahan Anak

<p>Foto: Illustrasi Cegah Pernikahan Anak.</p>
Foto: Illustrasi Cegah Pernikahan Anak.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– DPRD menyebut Kota Palu, Sulawesi Tengah, butuh langkah cepat cegah pernikahan anak.

“Itu sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak terus terjadi,” ungkap Ketua Komisi A Bidang Ekonomi, Pemerintah dan Kesejahtaraan Rakyat (Kesra) DPRD Palu Mutmainnah Korona di Palu, Senin 5 Juli 2021.

Ia mendesak percepatan lahirnya peraturan dapat cegah pernikahan anak, yaitu Peraturan Walikota Palu tentang Kota Layak Anak.

Penguatan upaya perlu dilakukan dengan rencana aksi daerah tentang pencegahan pernikahan sejak dini di Kota Palu, usai peraturan walikota terbit.

“Sejumlah perangkat daerah dan organisasi lainnya dapat membantu,” tuturnya.

Untuk cegah pernikahan anak, perlu dukungan anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, dalam rangka memperkuat kerja-kerja kelembagaan binaannya.

Baca juga: Polsek Batui Bubarkan Acara Pernikahan Langgar Pembatasan

Contohnya, kepada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Mereka mempunyai program upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Palu.

“Program konseling dan edukasi kepada keluarga juga penting,” sebutnya.

Baca juga: Tekan Pernikahan Dini, Parimo Gandeng Kemenag dan Pengadilan Agama

Sementara untuk kebutuhan konseling, langkah percepatan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai pusat pembelajaran pemberdayaan keluarga di Kota Palu, dinilai perlu.

Salah satu programnya berupa pemberian edukasi pranikah bagi keluarga baru dan program parenting untuk cegah pernikahan anak.

Baca juga: Guru hingga Siswa Dapat Bantuan Internet PPKM Darurat

“Juga penting pelibatan anak berusia remaja,” ucapnya.

Tujuannya, memperluas informasi dan edukasi mengenai hak anak, hak reproduksi dan pentingnya pendidikan bagi anak melalui berbagai forum anak, keluarga, perempuan dan lain-lain.

Baca juga: Mulai 6 Juli, Syarat Masuk Indonesia Wajib Bawa Hasil PCR Negatif

Memperluas informasi dan edukasi itu, dapat dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Bersama Disdikbud melakukan kegiatan outreach berbasis rukun tetangga (RT) mengenai pendidikan dan hak reproduksi serta dampak dari pernikahan dini,” tutupnya.

Baca juga: Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

Polisi menangkap delapan sindikat Narkoba Kota Palu, Sulawesi Tengah, beserta menyita 2 Kg sabu, merupakan pengedar masuk Target Operasi

Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mewajibkan 80 persen warga tervaksin pekan ini, untuk menekan angka penyebaran covid 19

Rekomendasi PTM Terbatas Parigi Moutong Belum Keluar

Satgas covid 19 belum keluarkan rekomendasi Pertemuan Tatap Muka atau PTM terbatas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

70 Miliar Rupiah, Investasi Budidaya Udang Parigi Moutong

PT Aquakultura Prima menyebut nilai investasi budidaya udang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini sudah mencapai 70 miliar rupiah.

Gubernur Sulawesi Tengah Target Produksi Udang 200 Ribu Ton

Menandai tabur udang vaname perdana di Parigi Moutong, Gubernur target produksi udang Sulawesi Tengah sebanyak 200 ribu ton.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;