Bawaslu Kabupaten Touna Provinsi Sulawesi Tengah menerima sejumlah laporan pelanggaran Pilkada pasca pelaksanaan pesta demokasi beberapa waktu lalu.
“Tidak sedikit kami menerima laporan pelanggaran,” ungkap Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa (HPPS) Bawaslu Touna, Leming di kantor Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Kamis 17 Desember 2020.
Ia mengakui, pasca hari pemungutan suara pihaknya menerima empat laporan. Isi laporan, terdapat lima hingga tujuh kasus.
Baca juga: Asal Morowali Utara dan Touna, Tiga PDP Corona Baru Sulawesi Tengah
Saat ini kaa dia, pihaknya sedang memilah-milah laporan kasusnya. Setelah itu akan dilakukan penanganan.
“Banyaknya laporan yang masuk di Bawaslu, terbanyak dari Paslon nomor urut 2 kemudian pasangan nomor urut 4,” urainya.
Ia menjelaskan, laporan yang diterima terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi sembako dan pupuk. Bantuan itu diduga berasal dari Dinas Sosial.
Baca juga: Asal Buol, Touna dan Tolitoli, Tambahan Sembilan ODP Sulawesi Tengah
Selain itu, laporan kasus pelanggaran pilkada lainnya adalah pengarahan pencoblosan pada satu pasangan calon. Paslon menyebar contoh kertas suara pada minggu tenang.
“Kami telah melakukan kajian awal, terkait pelanggaran yang telah dilaporkan pasangan nomor urut 2,” tuturnya.
“Setelah kajian dilakukan, pihaknya akan gelar kasus digakumdu, jika gelar kasusnya itu memenuhi unsur maka pihaknya akan memproses secara hukum,”jelasnya.
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
Ia menambahkan, jika tak ada pasal yang dilanggar, maka prosesnya akan dihentikan.
Laporan Pelanggaran Pilkada Serentak di Sulawesi Tengah
Bawaslu Sulawesi Tengah menyebutkan, kasus-kasus pelanggaran Pilkada Serentak 2020 di Sulteng. Didominasi pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati mencapai 72,97 persen dari jumlah kasus yang terjadi.
“Sedangkan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebesar 18,92 persen dan pelanggaran dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota 8,11 persen,” tutur Ketua Bawaslu Sulteng, Jamrin Jainaz.
Baca juga: Kejaksaan Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu, Empat Dari Sulawesi Tengah
Dia menjelaskan, berdasarkan klasifikasi jenis pelanggarannya. Maka, pelanggaran etik 2,04 persen dan pelanggaran administrasi 28,57 persen.
Kemudian, pelanggaran berkategori pidana 5,44 persen dan 63,95 persen lagi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lainnya.
Sedangkan berdasarkan kategori terlapor, baik laporan yang masuk maupun temuan, terdapat 16 kasus menyeret kepala desa.
Baca juga: Awasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Siapkan Ribuan PTPS
Diantaranya, enam kasus menyeret kepala daerah, 19 kasus menyeret penyelenggara pemilihan, satu kasus menyeret oknum anggota Polri. Dan terbanyak 73 kasus menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN).
Selanjutnya, lima kasus menyeret warga biasa, dua kasus menyeret tim kampanye, 16 kasus menyeret pasangan calon dan 45 kasus masuk sebagai kategori lain-lain.
Baca juga: DKPP: Banyak Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulteng
Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menangani dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Sigi dan Poso.
“Kabupaten Sigi terdapat politik uang. Begitu juga di Poso sedang didalami,” tutupnya.
Baca juga: Lagi, Luapan Banjir Putus Akses Jalan Banggai-Touna Sulteng
Laporan: Muhammad Rafii
